JAKARTA, suarapembaharuan.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan. Menurut Gufron, Prabowo diduga kerap memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan di Pilpres 2024.
"Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik pemilu 2024," ujar Gufron dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).
Gufron mencontohkan kegiatan terbaru Prabowo menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung pada Kamis, 23 November 2023. Dalam pidato dihadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden 2024.
"Kami memandang, kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (Capres), mengingat acara yang dihadiri oleh para kepala desa tersebut tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan," tegas Gufron.
Menurut Gufron, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah sebagai Menteri Pertahanan, sesungguhnya tidak berdasar. Pihaknya menduga jabatan Menteri Pertahanan digunakan Prabowo sebagai alibi untuk menghadiri acara APDESI demi tujuan dan kepentingan politik elektoral, khususnya untuk mendapat dukungan dari para perangkat desa.
"Penting dicatat, penggunaan jabatan publik untuk kepentingan politik elektoral merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran etika dan hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan. Dalam konteks kehadiran dan pidato Prabowo Subianto di acara APDESI, ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024," jelas Gufron.
Apalagi, kata Gufron, dalam acara APDESI tersebut, Prabowo menyisipkan pernyataan berikut ini, 'Tapi, saya berharap, kan enggak dilarang, saya berharap dan berdo’a bahwa saudara tidak lupa dengan saya'. Menurut Imparsial, kata dia, pernyataan tersebut merupakan indikasi kuat kampanye terselubung yang dilakukan Prabowo.
"Pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai lain selain permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres," tandas Gufron.
Lebih lanjut, Gufron mengatakan pola yang sama juga pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto sebelumnya dalam kegiatan peresmian sumur bor di Desa Suro, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2023 lalu. Prabowo Subianto, kata dia, juga berdalih bahwa kedatangannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye.
Saat itu, Prabowo menyampaikan, 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang'.
"Dalam kasus ini, Prabowo Subianto juga jelas telah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan untuk menggalang dukungan publik demi kepentingan kontestasi Pemilu 2024," tutur Gufron.
Karena itu, Imparsial mendesak sekali lagi Presiden Jokowi untuk memberhentikan Prabowo dari jabatan Menteri Pertahanan. Hal tersebut penting agar setiap pasangan capres-cawapres diberikan ruang pertarungan yang adil dan fair, tanpa ada yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik pemilu 2024.
"Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan bebas," pungkas Gufron.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar