Indopol: Pasangan Ganjar-Mahfud, Figur Potensial Bisa Perbaiki dan Reformasi Hukum di Indonesia

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Hasil survei terbaru vmLembaga Indopol menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan figur potensial melakukan perbaikan dan reformasi hukum di Indonesia. Terutama, pasca putusan MK Nomor 90 yang mengatur batas usia capres-cawapres.



"Secara kualitatif ke depan dibutuhkan figur kepemimpinan yang potensial yang bisa memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik. Jika melihat dari kandidat pasangan capres-cawapres 2024 maka pasangan figur yang syarat dengan hat tersebut adalah pertama pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD," Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistyanto di Jakarta, Senin (27/11/2023).


Ratno menjelaskan alasan pasangan Ganjar-Mahfud menjadi figur yang tepat melakukan reformasi hukum. Pasalnya, sosok Mahfud MD yang punya pengalaman panjang dalam dunia penegakan dan penyelenggara hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu.


"Hal ini dibuktikan melalui pembentukan tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam," tandas Ratno.



Ratno mengatakan, pasca putusan MK Nomor 90 dan Sidang Etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran Etik Ketua Hakim MK Anwar Usman terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam survei ini ada 62,1 persen publik yang mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, menyatakan tidak setuju sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.


"Alasan publik tidak setuju karena putusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan karena keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktek nepotisme (ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Joko Widodo)," ungkap dia.


Disebutkan juga ada 52,74 persen publik yang mengetahui/mendengar tentang MKMK menggelar sidang soal laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024. Dari jumlah tersebut, menunjukkan 68.5 persen publik setuju MKMK menggelar sidang tersebut dan yang menyatakan tidak setuju sebesar 24,9 persen. 


"Survei ini juga menunjukkan bahwa ada 46,69 persen publik menyatakan setuju jika Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah (melanggar etik) oleh MKMK dan yang tidak setuju sebesar 21,13 persen," tutur dia.



Hasil lain survei tersebut menunjukkan dampak dari kputusan MK No.90 menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK yakni dari 76,94 persen pada bulan Oktober 2023, bulan November 2023 ini menjadi 58,54 persen. Begitu juga tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sejak bulan Juni 2023 sebesar 11,61% di bulan November 2023 (64,68% menjadi 53,07%).


"Selain itu dampak keputusan MK No.90 ini adalah ada 47,42 persen publik menyatakan setuju bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto pasca putusan MK melahirkan politik dinasti Presiden Joko Widodo, sementara yang tidak setuju hanya 28,15 persen. Publik juga percaya, sebanyak 66,77 persen adanya politik dinasti dan menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang tidak baik dalam sistem politik Indonesia," pungkas Ratno.


Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan populasi penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan kriteria responden yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling, berjumlah 1240 responden. Margin of error adalah sebesar ± 2.85%, pada tingkat kepercayaan 95%. 


Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi. Quality Control dilakukan secara berlapis yakni melalui spotcheck lapangan oleh supervisor sebanyak 30% dari jumlah responden yang sudah diwawancarai secara acak, call back responden dan foto GPS. Waktu wawancara tatap muka tanggal  6-12 November 2023.


Kategori : News


Editor     : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama