JAKARTA, suarapembaharuan.com - Eks Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan memulihkan nama baiknya. Pasalnya, Pengadilan Tipikor tidak mempunyai kewenangan absolut mengadili perkara yang didakwakan kepada dirinya.
 |
| Ist |
Hal ini disampaikan Ridwan dalam eksepsinya. Dalam eksekusi tersebut, kata Syamsul, menyampaikan permohonan atau petitum kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor. Dalam petitumnya, Syamsul menyatakan bahwa menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara perkara Nomor: 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa I Ridwan Djamaluddin.
“Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-9/RP-9 /11/2023 tertanggal 29 November 2023 dan dibacakan pada sidang tanggal 06 Desember 2023 batal demi hukum, yang paling penting, melepaskan klien kami dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabat serta nama baiknya dalam kedudukannya di masyarakat,” jelas Syamsul dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (16/12/2023).
Syamsul mengungkapkan ada sejumlah fakta yang memperkuat petitum tersebut. Salah satunya adalah fakta penting yang luput dan tidak dicantumkan di dalam surat dakwaan, di mana pada awal tahun 2021 di masa transisi pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020, terjadi peralihan kewenangan penerbitan persetujuan RKAB dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (Ditjen Minerba).
Menurut Syamsul, lonjakan kenaikan permohonan persetujuan RKAB yang sangat signifikan hingga mencapai 4.000 permohonan pada masa itu. Hal tersebut membuat Ditjen Minerba harus melakukan upaya percepatan untuk menyelesaikannya karena Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 secara imperatif memerintahkan penyelesaian permohonan RKAB dalam waktu hanya 14 hari.
Syamsul mengungkapkan upaya percepatan tersebut diberlakukan untuk semua permohonan RKAB dengan tetap berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 Juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.
“Upaya luar biasa Dirjen Minerba dan jajarannya tersebut merupakan prestasi dan selaiknya diapresiasi karena terbukti dari laporan resmi Kementerian ESDM, realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada subsektor minerba tahun 2022 sebesar Rp183,350 triliun atau melebihi 180 persen target minerba tahun 2022 sebesar Rp101,084 triliun dan capaian tahun 2021 sebesar Rp75,380 triliun,” tutur Syamsul Bahri.
Dengan fakta tersebut, kata Syamsul Bahri, justru menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa I Ridwan Djamaluddin menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2020-2022, dengan kinerja bersama jajarannya justru telah menguntungkan negara dengan nilai PNBP Minerba tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
"Terlebih hal ini terjadi pada masa Pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022) di mana kondisi perekonomian dunia dan Indonesia pada khususnya mengalami masa-masa sulit,” tandas Syamsul Bahri.
Karena itu, Syamsul Bahri mengatakan pihaknya mengajukan eksepsi atas dugaan dilanggarnya prinsip due process of law. Apalagi, penetapan Tersangka tersebut dilakukan sebelum Terdakwa I Ridwan Djamaluddin diperiksa sebagai saksi di mana pemeriksaan sebagai saksi baru pertama kali dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2023
“Penetapan Tersangka tersebut juga mendahului atau tanpa didasari adanya perhitungan kerugian keuangan negara. Adapun hasil perhitungan kerugian keuangan negara baru keluar empat bulan setelah penetapan Terdakwa sebagai Tersangka, yakni berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara," terang Syamsul Bahri.
"Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, oleh karenanya menyebabkan perkara ini menjadi cacat hukum,” lanjut Syamsul Bahri
Lebih lanjut, Syamsul mengatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada kliennya adalah perbuatan administrasi negara. Hal ini karena perbuatan menerbitkan surat persetujuan RKAB PT KKP dan PT TMM tahun 2022 adalah adalah perbuatan tata usaha negara atau administrasi negara dan surat persetujuan RKAB a quo adalah keputusan tata usaha negara atau beschikking.
“Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009,” bebernya.
Syamsul menegaskan, perbuatan Ridwan Djamaluddin bukan perbuatan pidana korupsi melainkan perbuatan tata usaha negara atau administrasi negara. “Sehingga haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum,” ujar Syamsul Bahri.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar