JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pertemuan Prabowo dan Jokowi saat hari pertama kampanye di Istana Negara diungkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam acara konferensi pers, Rabu (29/11) lalu, Sri Mulyani menyatakan bahwa hasil dari rapat tersebut adalah perizinan terkait belanja alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari pinjaman luar negeri yang ditingkatkan secara signifikan.
 |
| Ilustrasi |
Ia menuturkan bahwa adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kemenhan (Kementerian Pertahanan) yang telah diberikan pemerintah dari APBN, namun masih tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar 25 miliar USD atau setara Rp 385 triliun.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut kalau hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Dikatakan kalau Prabowo merasa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah 55 miliar USD. Seri Mulyani mengonfirmasi kalau kondisi tersebut akan berlaku selama 3 renstra.
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu US$55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 - 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimipin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun.
Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar