MEDAN, suarapembaharuan.com - Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, bagi provinsi, kabupaten/kota, dengan inflasi tertinggi agar segera melakukan evaluasi berupa rapat koordinasi, agar inflasi di daerahnya terkendali.
 |
| Ilustrasi |
Diharapkan kepala daerah turun langsung mengecek harga kebutuhan pokok, mengingat akan menghadapi hari raya Iduladha.
Untuk inflasi provinsi tertinggi kata Tomsi, terjadi di Papua Tengah 5,39%, Gorontalo 4,91%, dan Papua Barat 4,58%. Sementara provinsi dengan inflasi terendah ada di Bangka Belitung dan Sulawesi Barat 1,25%.
"Sedangkan untuk kabupaten dengan inflasi tertinggi ada di Kabupaten Nabire 7,58% dan inflasi kota tertinggi di Ambon 4,6%," kata Tomsi.
Ia mengatakan itu pada rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, secara virtual yang digelar Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri).
Rakor diikuti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BPN), Mabes TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin yang mengikuti Rakor mengatakan, Pemprov Sumut terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran OPD terkait, dalam hal pengendalian inflasi.
"Juga koordinasi dengan BPS, Bank Indonesia, Bulog, kabupaten/kota," kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
Seperti diketahui, pada Mei 2024, terjadi inflasi year on year (y/y) Provinsi Sumut sebesar 4,26%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karo sebesar 5,37% dan terendah di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51%.
Sementara inflasi month to month (m-to-m) Sumut sebesar 0,48%. Faktor pemicu terjadinya inflasi adanya kenaikan sejumlah harga komoditas pangan. Seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari menyampaikan, sejumlah upaya pengembangan bawang merah di wilayah minus atau defisit, dengan program champion.
Ia mengatakan, champion nantinya berperan sebagai mentor, pembina, pembimbing, pendamping untuk melatih petani lokal setempat dalam membudidayakan bawang merah di wilayah defisit.
Untuk itu, Pemda diharapkan menyediakan lahan dan calon petani yang akan dibina oleh champion.
"Di sini champion juga bisa berperan sebagai offtaker hasil panen petani di lokasi penumbuhan baru. Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi gudang penyimpanan dan clodstorage. Selain itu, champion juga bisa berperan sebagai supplier melalui skema kerja sama antardaerah," katanya.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN) Sarwo Edy memaparkan perkembangan rata-rata harga pangan strategis tingkat konsumen.
Seperti beras premium harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900/kg (Zona 1), Rp15.400/kg (Zona 2), Rp15.800/kg (Zona 3). Harga beras medium berkisar Rp12.500/kg (Zona 1), Rp13.100/kg (Zona 2), dan Rp13.500/kg (Zona 3).
Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Sumut, Sumbar, NTT, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, dan Kalimantan.
Sedangkan Zona 3 meliputi Maluku dan Papua. Pada hari ini ada kenaikan harga beras di Zona 2 dan 3 untuk jenis beras premium dan medium," sebutnya.
Untuk harga HET bawang merah berada di kisaran Rp36.500 hingga Rp41.500 per kg. Namun pada hari ini, katanya, terjadi kenaikan harga 12,97%. Sementara untuk harga cabai merah keriting sudah mengalami penurunan sekitar 10,72%.
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, BPN mengalokasikan anggaran dekonsentrasi. Pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan pengendalian inflasi.
"Realisasi anggaran dekonsentrasi sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar 21,41%. Terdapat kenaikan sebesar 2,04%," ucapnya.
Kategori : News
Editor : YZS
Posting Komentar