JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pengamat sosial poitik dari Founder Wellbeing Technology, Dr. Asep Kususanto mengingatkan bahwa isu (keabsahan) ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bila berkepanjangan akan berdampak terhadap reputasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikannya, saat menjadi pembahas dalam rilis "SURVEI NASIONAL CISA: PANDANGAN PUBLIK TERHADAP ISU IJAZAH PALSU PAK JOKOWI" di Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Menurutnya, akan ada konsekuensi (dampak) dari munculnya isu ijazah ini yang selalu muncul di momen-momen tertentu. Ia menyoroti, bagaimana isu sempat muncul pada 2023 saat Jokowi menjabat presiden di periode kedua, lalu muncul lagi belakangan ini.
"Saya hanya mengingatkan, akan ada dampak, setidaknya dua efek. Pertama, langsung atau tidak langsung akan berkolerasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan oleh sebab citra Jokowi yang terus digerus dan tentu akan berimbas terhadap citra pemerintahan saat ini untuk agenda pembangunan berkelanjutan. Kedua, bila isu ini sengaja dibiaskan, maka akan menggerus reputasi positif yang telah dibangun oleh Jokowi sebelumnya," ulasnya.
Itu sebabnya, ia mendukung langkah Jokowi menempuh langkah hukum meski sebelumnya sempat ada gugatan serupa yang ditolak oleh pengadilan.
"Kali ini, beliau sendiri mendatangi langsung pihak kepolisian (bareskrim). Agar apa? Biar ini tidak berlarut, ada kejelasan dan keputusan hukum yang memperjelas wacana ini, agar tidak liar dan bias yang dampaknya akan merugikan citra pemerintahan ini dan Pak Jokowi sendiri," jelasnya.
Di tempat yang sama, pakar ekonomi politik Mardiyanto menegaskan bahwa isu ini tidak akan berdampak signifikan terhadap agenda pembangunan ekonomi dan politik untuk sementara waktu. Akan tetapi, ia menduga bahwa bisa jadi, isu ini sengaja diciptakan untuk menganggu stabilitas ekonomi-politik bila tidak ada kejelasan.
"Saya sependapat dengan Pak Asep. Sepintas memang belum berdampak signifikan. Tetapi, kalau tidak ada kejelasan hukum, dari institusi penegak hukum, saya rasa bukan tidak mungkin dalam jangka menengah akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi-politik. Dan saya mendukung sepenuhnya langkah Pak Jokowi untuk mengambil langkah hukum," tukasnya.
Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA), memperlihatkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik. Diketahui, bahwa dari data survei CISA, sebanyak 89.87% persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik terentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi.
Untuk diketahui, survei nasional ini diselenggarakan mulai 09 Mei dan berakhir pada 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi. Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum.
Metode survei yang digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meet. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling dimana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95%.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar