JAKARTA, suarapembaharuan.com - Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA), memperlihatkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik. Diketahui, bahwa dari data survei CISA, sebanyak 89.87% persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik terentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi.
Menanggapi hal itu, peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi menjelaskan bahwa bisa jadi, mereka yang kerap menyoroti aspek administrasi (pendidikan) ini sebagai celah rawan untuk menggerus warisan (peninggalan) kebijakan Jokowi.
"Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi wajar terjadi, termasuk dalam hal ini isu (keabsahan) ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang barangkali selalu memperhatikan aspek administrasi yang kebetulan bisa jadi dianggap celah. Ada pula kelompok yang tidak mengedepankan aspek itu, dan yang terpenting adalah kinerja, pengalaman dan integritasnya saat menjadi pemimpin nasional," ulas Syafuan yang menjadi salah satu penanggap dalam kegiatan "SURVEI NASIONAL CISA: PANDANGAN PUBLIK TERHADAP ISU IJAZAH PALSU PAK JOKOWI" di Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Ia menambahkan, bahwa dari riset CISA ini bisa jadi melihat rekam jejak Jokowi bisa jadi jauh lebih penting dari urusan administratif akademik itu. Ia menuturkan, bisa jadi, dari pengalaman, pengalaman, kesabaran, dan arah kebijakan itu bisa saja jauh lebih penting.
"Kita lihat, bagaimana Pak Jokowi begitu sabar saat menjabat Walikota Solo, ketika merelokasi pedagang kaki lima, kinerjanya selama menjabat gubernur Jakarta dan puncak karirnya menjadi presiden," ulas Syafuan yang menjadi pembahas survei itu.
Menurutnya, dalam fragmentasi itu, akan ada saja kelompok yang kerap menyoroti kelemahan siapa pun pemimpin nomor satu di republik ini. "Nah, bisa jadi, kelompok yang selalu mengkritisi hal ini, tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi," ungkapnya.
Dari survei CISA itu, sebanyak 51.35% responden sangat percaya, dan 25.35% responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Tren serupa dari riset itu, juga terlihat dari persepsi responden terhadap klarifikasi dari pihak UGM. Sebanyak, 47.35% responden sangat percaya, 25.76% cukup percaya dengan klarifikasi yang telah disampaikan oleh UGM.
CISA juga menggali tentang persepsi publik seberapa tepat langkah Jokowi menempuh proses hukum untuk memulihkan reputasinya terkait terpaan isu ijazah ini. Lebih lanjut, Herry mengatakan bahwa, dari data survei 29.60% responden menilai cukup tepat, 21.10% menilainya tepat, dan 6.7% responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18.5% persen responden menilainya kurang tepat, dan 15.5% menilainya tidak tepat.
Untuk diketahui, survei nasional ini diselenggarakan mulai 09 Mei dan berakhir pada 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi. Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum.
Metode survei yang digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meet. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling dimana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95%.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar