Hentikan Polemik Ijazah Jokowi, Hanya Buang Energi Publik

RE Nainggolan: Jangan Salah Gunakan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

MEDAN, suarapembaharuan.com - Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr RE Nainggolan, MM, menanggapi tegas polemik tuduhan ijazah palsu yang kembali diarahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurutnya, isu tersebut tidak relevan dan justru membuang energi publik untuk sesuatu yang telah tuntas secara hukum dan administrasi.

Dr Drs RE Nainggolan, M.M. 

"Mohon maaf sebelumnya, ini isu basi yang terus dihidupkan tanpa dasar hukum atau logika yang kuat. Proses verifikasi ijazah sudah tuntas melalui tahapan formal, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, dicalonkan oleh partai-partai besar” ujar RE dalam keterangannya di Medan, Rabu (11/6/2025).

RE didampingi para pengurus DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) seperti Jadi Pane, SPd, MSi, Dra Veronica Sitanggang, MSi, dan Ustaz Martono.

Sesepuh birokrat yang tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan itu menyayangkan bahwa sebagian pihak masih memaksakan narasi ini tanpa memperhatikan fakta-fakta konstitusional. Ia menyebut polemik ini justru kontraproduktif terhadap semangat demokrasi dan pembangunan bangsa.

“Alih-alih membangun dialog kebangsaan yang konstruktif, energi masyarakat malah dikuras untuk sesuatu yang sia-sia. Ini hanya memperkeruh suasana dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi,” tegasnya.

Dia meminta demokrasi dan kebebasan berpendapat jangan disalahpahami menjadi kebebasan menuduh dan berbicara apa pun. “Jika memang mendukung dan mencintai demokrasi, kita justru harus menggunakannya secara bertanggung jawab, bukan menjadi dalih dan justifikasi membuat kegaduhan bahkan konflik,” paparnya.

Sebagai pendiri dan Ketua Umum DPP N4J, organisasi relawan yang sejak 2014 konsisten mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi, RE Nainggolan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi langkah-langkah pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah.

“N4J lahir dari semangat cinta tanah air, bukan semata karena figur. Tapi kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia bergerak ke arah yang benar: pembangunan merata, birokrasi yang lebih bersih, dan komitmen terhadap keberagaman. Program-program di masa kepemimpinan beliau yang justru perlu kita kawal agar terus berlanjut, diperbaiki jika masih ada kekurangan. Bukan justru buang-buang energi dan membuat kegaduhan,” katanya.

RE Nainggolan sendiri bukan sosok baru dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (2008–2010), serta sebelumnya menjabat Bupati Tapanuli Utara (1999–2004). Kini, ia juga aktif sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang menaungi berbagai lembaga pendidikan Kristen di kawasan tersebut.

Sebagai penutup, ia menyerukan agar masyarakat bersikap lebih dewasa dalam menyikapi isu-isu nasional, dan fokus pada agenda-agenda strategis bangsa.

“Kalau masih ada pihak yang tak puas, tempuhlah jalur hukum, bukan opini liar. Dalam persoalan ijazah Pak Jokowi, secara hukum dan administrasi sudah clear. Sudah saatnya bangsa ini melangkah ke depan, bukan terjebak dalam bayang-bayang fitnah dan disinformasi,” pungkasnya.

Kategori : News

Editor     : AHS