JAKARTA, suarapembaharuan.com — Indonesia tengah menatap target ambisius dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mewujudkan cita-cita besar itu, para pelaku usaha menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional yang mampu menembus pasar global.
Komitmen memperkuat peran UMKM itu ditegaskan dalam Forum Bisnis HIPKA 2025 yang digelar di Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum lama ini.
Forum tersebut menjadi ajang sinergi antara Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) dan pemerintah dalam memperkuat kewirausahaan nasional serta memperluas ekspor produk Indonesia ke mancanegara.
Ketua Umum HIPKA, Kamrussamad, menyatakan pihaknya terus memperkuat jaringan kolaborasi di berbagai daerah. Upaya ini mencakup percepatan akses keuangan di Aceh, peningkatan konektivitas bisnis di Sumatera Utara, hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi di Lampung.
“Wirausaha adalah kekuatan inti menuju Indonesia maju. Kita butuh sedikitnya 3% penduduk menjadi wirausaha aktif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tegas Kamrussamad dalam sambutannya.
Lebih lanjut Kamrussamad menyatakan HIPKA terus mendorong agar produk-produk UMKM bisa terkurasi dengan baik di berbagai marketplace, memiliki akses ekspor, serta mendapatkan nilai jual yang lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya harus terjadi di sektor pertambangan, tetapi juga di sektor pertanian, industri kreatif, dan komoditas unggulan daerah.
“HIPKA siap menjadi jembatan dengan Kemendag, BUMN, perguruan tinggi, dan diaspora global untuk memperluas pasar UMKM Indonesia,” tambahnya.
Keterlibatan HIPKA bersama Kadin Indonesia dalam ajang Trade Expo Indonesia 2025 turut membuktikan daya saing produk nasional. Dari kegiatan tersebut, tercatat transaksi hingga USD 22,8 miliar, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diminati pasar dunia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum HIPKA, Yana Aditya, menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Jika kita ingin ekonomi tumbuh 8%, maka sektor UMKM juga harus tumbuh. Pemerataan ekonomi harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yana, strategi besar menuju pertumbuhan tinggi hanya bisa tercapai jika kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat benar-benar berjalan nyata, bukan sekadar wacana.
Dari pihak pemerintah, Menteri Perdagangan Budi Santoso, melalui sambutan yang dibacakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan kabar baik di tengah ketidakpastian global.
Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan Januari–Agustus 2025 sebesar USD 29,14 miliar, menandakan ketahanan ekonomi nasional yang solid.
“UMKM menyumbang 60,51% PDB, dengan 64,2 juta pelaku usaha menyerap 120,59 juta tenaga kerja. Mereka adalah fondasi utama perekonomian Indonesia,” jelas Iqbal.
Untuk memperkuat kecintaan pada produk dalam negeri, Kemendag kini mendorong Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL), yang mewajibkan penggunaan produk UMKM setiap pekan.
“Bangga pada produk lokal bukan hanya diucapkan, tapi dibeli dan digunakan,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, Kemendag saat ini fokus pada tiga langkah strategis, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program UMKM Bisa Ekspor (Berani Inovasi, Siap Adaptasi).
“Mari kita jaga semangat kolaborasi dan UMKM Bisa Ekspor agar ekonomi Indonesia semakin berdaya saing di dunia,” ujarnya.
Forum HIPKA 2025 juga menghasilkan kesepakatan penting bahwa transformasi UMKM tidak hanya soal peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga peningkatan branding, kualitas, dan standar internasional agar mampu bersaing di pasar global.
HIPKA dan pemerintah sepakat bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap ekonomi, tetapi justru lokomotif utama pertumbuhan nasional. Dengan dukungan lintas sektor dan keberanian menembus pasar global, pertumbuhan ekonomi 8% bukan lagi sekadar angan—melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar