JAKARTA, suarapembaharuan.com - Front Pemuda Indonesia Raya atau FPIR membeberkan kinerja nyata pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk rakyat pada Tahun 2025. Selain program-program pro-rakyat, Prabowo juga mampu menjaga Polri sebagai representasi sipil. Hal ini tidak terlepas dari peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap menjaga Polri tetap Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella pada sarasehan bersama mahasiswa bertajuk 'Prabowo-Gibran Perkuat Demokrasi & Polri Sebagai Representasi Sipil' di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Menurut Fauzan, pemerintahan Prabowo-Gibran, secara signifikan menunjukan kerja nyata untuk rakyat.
"Program Asta Cita telah menunjukan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, selama satu tahun ini. Hal ini bisa di lihat dengan masifnya program sekolah rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," ujar Fauzan Ohorella dalam diskusi tersebut.
Dia juga membeberkan, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan komitmen dalam menguatkan demokrasi Indonesia, yang melebur dan merangkul, demi mengakomodir semua pihak untuk sebesar-sebesarnya kepentingan sipil (rakyat). Menurut Fauzan, pemerintahan kali ini menjadi central of mind democracy dan civil society reprecentative.
Menurut dia, hal tersebut terlihat pada Presiden Prabowo Subianto yang selalu peka terhadap lingkungan pemerintahannya, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tetap humble dalam berkomunikasi dengan pelbagai lintas kabinet hingga masyarakat. Ini adalah potret nyata tentang pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus merawat serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia Raya.
"Kaca mati kami, ini adalah epic moment, tentang cara dan sikap tenang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menguatkan sistem demokrasi kita. Dan kami nilai, era Prabowo-Gibran ke depan akan menjadi pembenahan juga perbaikan sistem di tingkatan lainnya," tandas dia.
Salah satu kerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menjaga Polri sebagai representasi sipil dengan melakukan reformasi budaya. Menurut Fauzan, rujukan utama reformasi Polri adalah Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara perlahan mewujudkan reformasi Polri.
"Presisi Kapolri harus menjadi roh perbaikan dan pembenahan institusi. Membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi, yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat. Menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri," imbuh dia.
Fauzan menegaskan, pembentukan Komite Reformasi Polri oleh presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara dalam upaya pembenahan institusi Polri. Menurut Fauzan Komite Reformasi Polri adalah amanat yang diberikan secara mutlak oleh negara untuk melakukan restorasi secara menyeluruh pada institusi Polri.
Dikatakan, bahwa rakyat sebagai ayah kandung reformasi, harus menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan oleh para Komite. Tidak tergesa-gesa, namun strategis untuk satu tujuan, yakni mengembalikan amanah reformasi, terkait institusi Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Sebab perbaikan butuh penglihatan secara detil dan menyeluruh; tentang kesejahteraan, moral, serta etika anggota Polri," jelas dia.
"Komite Reformasi Polri harus sangat objektif, sehingga dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi. Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik. Sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," jelas dia.
"Polri harus kembali menunjukkan eksistensi sebagai anak kandung reformasi. Penegakan hukum Polri adalah pertahanan akhir masyarakat, sebab institusi Polri bagian dari civil supremacy, yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi," kata Fauzan menambahkan.
Pada kesempatan itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Jaya Baya, Rorano, mengatakan Presiden Prabowo selalu memberikan sinyal kuat terhadap prilaku KKN yang telah melahirkan kemiskinan secara struktural pada bangsa dan negara.
"Kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi kita. Inilah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," pungkas Rorano.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar