JAKARTA, suarapembaharuan.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan kebijakan baru yang dinilai kontroversial.
Usai insiden mobil pengantar MBG menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, perhatian publik justru tertuju pada kebijakan BGN yang meminta pengemudi pengantar MBG mengenakan kostum superhero Power Rangers.
Insiden kecelakaan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan standar keselamatan distribusi MBG. Namun, kebijakan kostum dinilai sebagian kalangan sebagai langkah yang tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni keselamatan dan kualitas pelaksanaan program.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan penggunaan kostum Power Rangers bertujuan meningkatkan antusiasme siswa sekaligus menjadi sarana edukasi gizi agar anak-anak lebih tertarik mengkonsumsi makanan sehat, termasuk sayuran.
"Kami berikan driver itu kostum Power Rangers, jadi antusiasme mereka itu makin bertambah. Bilang, besok saya akan bawa Power Rangers ke sini lagi, kalau pada mau makan sayur," ujar Nanik, Minggu (14/12/2025).
Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini lahir dari evaluasi berbasis data atau sekadar respons simbolik yang berorientasi citra. Dalam praktik manajemen kebijakan publik, insiden keselamatan yang melibatkan anak-anak umumnya direspons dengan langkah korektif konkret, mulai dari pengetatan standar operasional prosedur (SOP), audit armada kendaraan, pelatihan ulang pengemudi, hingga evaluasi jam kerja dan rute distribusi.
Namun hingga kini, belum ada informasi terbuka terkait audit menyeluruh armada pengantar MBG, standar kompetensi dan jam kerja pengemudi, maupun penilaian risiko distribusi di lingkungan sekolah. Padahal, aspek-aspek tersebut dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Penggunaan kostum tematik memang dapat menciptakan suasana ceria bagi anak-anak, tetapi kebijakan tersebut belum terbukti mampu menurunkan risiko kecelakaan atau meningkatkan kualitas distribusi makanan. Tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur, kebijakan ini dinilai berpotensi menjadi sekadar gimmick komunikasi.
Di sisi lain, BGN menyebut kostum Power Rangers dapat mendorong anak-anak untuk lebih bersemangat mengonsumsi sayur. Namun hingga saat ini, belum tersedia data publik yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi sayuran siswa sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan.
Kritik juga muncul terkait kondisi kerja pengantar MBG di lapangan. Mereka harus bekerja berjam-jam, berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain, menghadapi cuaca panas, lalu lintas padat, serta tekanan waktu distribusi. Dalam kondisi tersebut, sebagian publik menilai lebih mendesak bagi negara untuk menyediakan seragam kerja yang aman dan ergonomis, bukan menambah atribut kostum yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan kerja.
Reaksi netizen pun ramai di media sosial. Salah satu pengguna X menilai kebijakan tersebut kreatif namun berlebihan.
"Ide BGN kostum Power Rangers buat petugas pengantar MBG itu kreatif tapi kebablasan. Yang mereka butuhin bukan efek visual tapi seragam adem nyerap keringat, bukan cosplay demi konten," tulis akun X @loveavager.
Komentar senada disampaikan pengguna TikTok @Bella yang menyoroti persoalan teknis program MBG.
"Ini program negara, bukan konten hiburan. Banyak masalah teknis MBG yang belum beres. Mending benerin dapur dulu, banyak dapur yang tumbang," tulisnya.
Sorotan publik tersebut dinilai mencerminkan kegelisahan atas prioritas kebijakan yang dianggap keliru. Negara dinilai terlalu fokus pada aspek visual, sementara fondasi program, termasuk SOP dan kesiapan infrastruktur, masih dinilai rapuh.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, menilai insiden kecelakaan di SDN Kalibaru 01 tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktural dalam pelaksanaan MBG.
"Keracunan makanan di sekolah, kecelakaan distribusi, hingga korban luka dan meninggal dunia adalah tanggung jawab BGN dan Presiden," tegas Arif di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Arif, persoalan MBG tidak semata soal SOP teknis, melainkan ketiadaan dasar hukum yang kuat.
"Hingga hari ini, MBG dijalankan tanpa payung hukum yang komprehensif. Yang ada hanya Perpres tentang pembentukan BGN, bukan regulasi pelaksanaan program MBG itu sendiri," ujarnya.
Tanpa regulasi turunan yang jelas, ia menilai SOP MBG berdiri di atas fondasi yang lemah.
"Ini membuka ruang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, hingga KKN,"katanya.
Ia menegaskan aspek penting seperti standar keselamatan distribusi, tanggung jawab hukum ketika terjadi kecelakaan, serta mekanisme ganti rugi korban seharusnya diatur secara normatif dan mengikat.
"Tanpa dasar hukum kuat, SOP tidak punya daya paksa dan sulit dimintai pertanggungjawaban," tegas Arif.
Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyangkut hak dasar dan masa depan anak-anak Indonesia. Publik berharap pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan berbasis data, keselamatan, dan akuntabilitas. Alih-alih eksperimen simbolik, masyarakat menilai negara perlu memastikan setiap anak menerima makanan bergizi secara aman, tertib, dan bermartabat.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar