JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerhati sosial Agus Yohanes mengusulkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memerintahkan Mabes Polri dan Kementerian Kesehatan supaya tidak menarik biaya khusus masyarakat yang menjadi korban penganiayaan dan kekerasan saat melakukan visum et revertum di rumah sakit.
 |
| Agus Yohanes. Ist |
Menurut Agus Yohanes, biaya visum et revertum oleh pihak medis terhadap korban penganiayaan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi Polri dipastikan akan ikut tergerus.
"Banyak kasus kekerasan yang membuat masyarakat selaku korban justru enggan untuk membuat laporan ke aparat kepolisian. Jika dilaporkan pun tanpa adanya hasil visum et revertum justru menghambat kinerja aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Tanpa ada hasil visum et revertum dari rumah sakit maka menghambat penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan," ujar Agus Yohanes.
Agus Yohanes menyarankan, Kementerian Kesehatan dan Kapolri supaya melakukan koordinasi terkait biaya visum et revertum tersebut. Tentunya masalah ini harus disosialisasikan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten maupun kota di Tanah Air. Sehingga, seluruh daerah wajib untuk melaksanakan instruksi atasan.
"Kita mendapatkan kabar bahwa adanya biaya terhadap masyarakat yang mengalami korban kekerasan saat melakukan visum et revertum. Jika ini benar maka masyarakat menjadi korban yang kedua kali karena dipungut biaya. Padahal, ada anggaran APBN yang menangani hal tersebut. Ini bisa dibahas bersama Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran. Rumah sakit milik pemerintah daerah tentunya dilibatkan," katanya.
Tidak hanya terhadap korban kekerasan, pungutan terhadap keluarga yang menjadi korban kecelakaan maupun bencana alam, juga tidak sepantasnya diberlakukan. Petugas di lapangan harus dapat menjadi tauladan dalam mengidentifikasi jenazah korban bencana tersebut. Kepuasan atas pelayanan pemerintah harus bisa menjadi prioritas utama.
"Kunci keberhasilan ini ada pada Menteri Kesehatan,Kementerian Keuangan dan Kapolri. Pimpinan ini harus terus melakukan koordinasi untuk menyukseskan program tersebut. Tinggal diajukan masalah anggaran ke Menteri Keuangan. Jangan sampai ada oknum di bawahan yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi," sebutnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar