MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang menyasar kepada seluruh pelajar di Tanah Air.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, program MBG layak untuk dievaluasi dengan tidak meninggalkan kepentingan pelajar, atau tetap memprioritaskan kesehatan dan pendidikan kalangan pelajar.
"Kita minta program ini dievaluasi karena anggaran yang dikeluarkan sangat besar menggerogoti APBN. Program ini justru menguntungkan kalangan vendor yang menyiapkan MBG tersebut. Demi mendapatlan keuntungan besar justru kualitas makanan justru jauh dari harapan," ujar Gandi Parapat.
Gandi menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalihkan anggaran biaya MBG yang lebih dari Rp 1 trilun dalam sehari tersebut, agar dialihkan dengan memberikan secara langsung dalam bentuk uang jajan kepada setiap pelajar untuk setiap hari.
"Misalnya, pemerintah memberikan uang jajan sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 kepada setiap orang pelajar. Ini lebih bermanfaat karena uang itu bisa digunakan untuk kepentingan selama sekolah, termasuk jika ada kebutuhan mendesak untuk orangtuanya," katanya.
Gandi tidak menampik laporan miring dari tengah masyarakat, yang menganalogikan program makanan bergizi gratis menjadi maling berkedok gizi (MBG). Kondisi ini tentunya memperburuk serta merusak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini jika dijalankan terus justru menimbulkan ketimpangan.
"Bahkan beredar isu miring di tengah masyarakat, bahwa Prabowo - Gibran sedang memberikan proyek MBG ini sebagai tanda balas jasa untuk kalangan pendukung saat menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 lalu. Program MBG ini sebaiknya dievaluasi ulang," sebut Gandi.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar