JAKARTA, suarapembaharuan.com - Aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa menyerukan Indonesia segera membatalkan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat dan keluar dari Board of Peace termasuk membatalkan pengiriman ribuan pasukan TNI untuk menjadi International Stabilization Force. Jika hal tersebut tetap dilakukan dan dipertahankan, mereka menilai pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menjadi boneka imperialis Amerika Serikat.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu elemen mahasiswa, GMNI DKI Jakarta dalam aksi aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (6/3/2026). Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy Deodatus Se mengatakan aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa menilai semua fenomena yang terjadi saat ini berbanding terbalik dengan omon-omon Presiden Prabowo tentang kedaulatan bangsa dan stempel antek asing yang dilekatkan pada gerakan rakyat.
"Nyatanya, pemerintah hari ini justru bertindak nyata sebagai antek imperialisme Amerika Serikat. Kami memandang Indonesia terjebak dalam permainan dagang Donald Trump (Amerika Serikat). Banyak substansi dalam perjanjian dagang itu merugikan rakyat Indonesia. Penentuan bea masuk barang dari AS 0%, pemberian data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang, larangan ikut blok ekonomi lain yang tidak sejalan dengan AS dan lainnya," ujar Dendy.
Dendy mengungkapkan, masyarakat sipil dan mahasiswa memandang, dalam penandatanganan Piagam BoP, pemerintah masuk dalam langgam politik Donald Trump (Amerika Serikat). Pasalnya, BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Hal tersebut karena dalam piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar pertimbangan dalam pembukaan piagam BoP itu sendiri.
"Dalam BoP di Davos tidak ada satupun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina, dalam BoP di Davos, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua. Sementara dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB," jelas Dendy.
Masyarakat sipil dan mahasiswa, kata Dendy, menilai serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, kata dia, Board of Peace sudah berubah menjadi ”Board of War” karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran.
"Pemimpin BoP, Donald Trump, yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP," tutur dia.
Karena itu, lanjut Dendy, aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa menyatakan dengan tegas beberapa hal berikut ini. Pertama, menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia. Kedua, mendesak DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.
Ketiga, aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BoP, karena BoP yang dibentuk di Davos bukanlah BoP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803. Keempat, menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
"Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BoP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia," tegas Dendy.
"Wujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional untuk kedaulatan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme! Bangun persatuan rakyat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-fasis! Satukan perjuangan demokratik dan nasional rakyat Indonesia dengan perjuangan rakyat tertindas dunia dalam semangat solidaritas internasional," desak Dendy menambahkan.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar