MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bertindak cepat dalam mengatasi masalah bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi pemicu antrean panjang dan kemacetan jalan di seputaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanah Air.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, antrean panjang kendaraan di setiap SPBU merupakan bukti kepanikan masyarakat atas perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran. Tidak adanya antisipasi pihak terkait semakin menambah kepanikan masyarakat. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus menerus. Kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan masyarakat.
"PMPHI melihat ada keteledoran dari pemerintah khususnya yang menangani masalah BBM. Pihak - pihak terkait pun seharusnya proaktif untuk melancarkan arus lalulintas. Bukan dibiarkan kemacetan berlangsung setiap hari," ujar Gandi Parapat di Medan, Sumatera Utara.
Gandi mengkhawatirkan, antrean panjang di jalan seputaran SPBU dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kondisi seperti ini juga dipastikan mempengaruhi situasi politik dan keamanan di Tanah Air. Apalagi, perang AS, Israel dengan Iran sudah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Gejolak politik di republik ini bisa semakin memanas karena pemerintah yang dinilai abai.
"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal dinilai abai dalam mengatasi keresahan masyarakat. Kondisi ini pun jika dibiarkan berlarut - larut bisa menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Jangan sampai aparat justru dibenturkan lagi dalam menghadapi masyarakat yang sudah marah dengan kondisi tidak menentu tersebut," kata Gandi Parapat.
Gandi memahami, program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang lebih memprioritaskan program makanan bergizi gratis, dengan menelan anggaran lebih dari satu triliun rupiah setiap harinya, diduga menjadi salah satu faktor pemicu keresahan di tengah masyarakat. Apalagi, program itu dibangun dengan memotong anggaran pendidikan dan lainnya.
"Jika situasi tidak menentu ini dibiarkan terus - menerus maka akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan dirugikan. Amanat Undang-undang kan sudah mengatur semua itu. Bila menggunakan kekuatan aparat pun dipastikan semakin membangkitkan kemarahan masyarakat," sebutnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar