Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Ditangguhkan saat Lebaran, PMPHI : Presiden Prabowo Hanya Pintar Menggertak

MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai tahanan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal sebagai Gus Yaqut saat lebaran kemarin, merupakan upaya untuk melemahkan pengaruh Presiden Prabowo Subianto sebagai penguasa negeri ini.

Gandi Parapat

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat menengarai, ada pengaruh besar yang melebihi kekuatan Presiden Prabowo Subianto sehingga membuat lembaga antikorupsi tidak berani melakukan penahanan terhadap Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengajukan penangguhan penahanan untuk menjadi tahanan rumah saat lebaran kemarin.

"Ini merupakan ujian terbesar bagi Presiden Prabowo Subianto yang selalu berkoar - koar di tengah publik, bahwa dirinya tidak akan mentolerir terhadap koruptor. Penegasan Prabowo hanya seakan 'live service' semata, dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Kami melihat ada ketakutan besar dari lembaga antikorupsi bisa menangguhkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat lebaran," ujar Gandi Parapat.

Menurut Gandi, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto sangat dibutuhkan untuk memperkuat proses penegakan hukum di negeri ini. Prabowo tidak salah jika membentuk tim untuk mengusut proses penangguhan penahanan atau tahanan rumah oleh KPK terhadap Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Penegakan hukum di republik ini jangan dibiarkan dilakukan seperti akrobatik. Harus ada sanksi tegas untuk mendalami proses tahanan rumah tersebut. Orang kuat yang ditakuti dan mempengaruhi KPK untuk menjadikan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah harus diusut dan diproses secara hukum. Ini harus bisa diusut tuntas," katanya.

Menurutnya, proses tahanan rumah oleh KPK terhadap Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat lebaran kemarin, sudah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPK. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Belakangan ini kita banyak melihat pemandangan yang sangat memiris. Apalagi, Presiden Prabowo pernah mengungkapkan tentang kebohongan - kebohongan menterinya. Lebih memiris lagi karena Presiden Prabowo tidak mengambil sikap tegas. Padahal, menteri pembohong sangat layak untuk dicopot," pungkasnya.

Kategori : News

Editor      : AHS