MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengharapkan Presiden Prabowo Subianti tidak banyak berspekulasi di tengah masyarakat soal pejabat maupun menteri sebagai pembantunya yang terkadang membuat laporan palsu.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat karena lemahnya kinerja menteri bawahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak seharusnya persoalan ini dibiarkan berlanjut apalagi sampai berkepanjangan.
"Ketegasan seorang Kepala Negara khususnya Presiden Prabowo Subianto sedang dinantikan masyarakat. Hal yang dikhawatirkan justru empaty masyarakat semakin menurun jika Presiden tidak mengambil tindakan. Perombakan kabinet adalah solusi terbaik," ujarnya.
Gandi menyampaikan, kondisi perekonomian masyarakat selama belakangan ini semakin menurun. Ini tidak terlepas dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di tengah masyarakat. Sementara itu, pembantu Presiden hanya mengeluarkan statemen yang dinilai bersayap.
"Sampai saat ini, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). PMPHI menengarai adanya penimbunan BBM bersubsidi oleh pihak SPBU. Sayangnya, keberadaan aparatur negara termasuk aparat hukum, belum terlihat," jelas Gandi.
Permasalahan lainnya, sambung Gandi, ribuan bahkan sampai puluhan ribu pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Ini terjadi karena pihak yang menangani masalah perizinan sudah mencabut izin operasional. Ada 28 perusahaan di Sumut yang perizinannya dicabut.
"Alasan pencabutan izin usaha maupun operasional tidak jelas. Pemerintah beralasan sebagai penyebab utama pengrusakan alam yang mengakibatkan bencana alam. Tapi tidak ada yang diproses hukum jika terbukti terjadinya pengrusakan lingkungan. Padahal, menteri yang mengeluarkan perizinan yang seharusnya duluan ditangkap," sebutnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar