JAKARTA, suarapembaharuan.com - Analis Politik Senior Boni Hargens mengapresiasi langkah tegas dan cepat Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada empat pejabat negara utama sebelum keberangkatannya ke Rusia, yakni Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit, Kepala BIN Muh Herindra, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Boni, kolaborasi lintas sektoral merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah.
"Instruksi ini merupakan sinyal yang tak boleh diabaikan oleh para pembantu Presiden. Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan suatu modal besar yang menuntut respons yang simetris dari para pembantunya dan pimpinan institusi negara dari segala gatra," ujar Boni Hargens kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Boni Hargens menekankan bahwa respons simetris bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan keharusan strategis. Setiap institusi yang menerima arahan presiden harus merespons dengan langkah konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keselarasan gerak antara Polri, TNI, BIN, dan Kemenkeu menjadi kunci keberhasilan agenda antipenyelundupan ini.
"Salah satu faktor yang mendorong optimisme Presiden Prabowo dalam memperluas front penegakan hukum ekonomi adalah keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan uang negara. Dalam masa kepemimpinannya yang baru berjalan 1,5 tahun, angka penyelamatan aset negara telah mencapai angka yang luar biasa signifikan, sekitar Rp 31,3 triliun," tandas Boni Hargens.
Boni Hargens secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara tiga institusi keamanan utama, Polri, TNI, dan BIN, dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Menurut dia, kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan sinergi strategis yang harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang jelas.
"Masing-masing institusi membawa kapabilitas unik yang saling melengkapi. Polri memiliki keunggulan dalam penegakan hukum sipil, penyelidikan kriminal, dan kemampuan operasional di tingkat komunitas. TNI memiliki kekuatan dalam pengamanan wilayah perbatasan, kemampuan alutsista, dan jangkauan operasional di daerah terpencil. Sementara BIN memiliki jaringan intelijen yang luas, kemampuan analisis ancaman, dan akses informasi lintas batas yang vital untuk mengidentifikasi pola dan jaringan penyelundupan," jelas Hargens.
Hargens menempatkan kontribusi Polri, TNI, dan BIN dalam konteks yang lebih besar, yakni ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional dalam perspektif modern, kata dia, tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata, melainkan mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan fiskal negara.
"Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus. Dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional," tutur dia.
"Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih kuat antara institusi sipil dan militer dalam satu payung komando yang jelas," kata Hargens menambahkan.
Lebih lanjut, Hargens mengatakan salah satu aspek paling inovatif dari pendekatan pemerintahan Prabowo adalah konseptualisasi penegakan hukum sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting. Secara tradisional, menurut dia, penegakan hukum dipandang semata-mata sebagai fungsi pemerintahan yang menggunakan anggaran negara.
"Namun, dalam visi Presiden Prabowo, penegakan hukum yang efektif juga mampu menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan," ungkap dia.
Hargens menegaskan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelundupan memberikan kontribusi langsung kepada kas negara tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat. Dia menilai, dengan Kejagung yang berhasil mengumpulkan Rp 31,3 triliun dalam 1,5 tahun, potensi dari jalur ini sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
"Ekspansi pendekatan ini ke institusi Polri, dengan fokus pada penyelundupan dan kejahatan ekonomi lainnya, berpotensi menambah penerimaan negara secara substansial sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi terorganisir," pungkas Boni Hargens.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar