MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengingatkan kembali Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, untuk tidak mempersoalkan masalah tembak di tempat oleh aparat terhadap kalangan begal yang sudah meresahkan masyarakat.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, kontroversi Menteri Natalius Pigai dalam tugasnya memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya menentang aparat kepolisian melakukan tembak di tempat, dikhawatirkan berdampak pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Natalius Pigai diharapkan dapat hal positif, khususnya mendongkrak nama baik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi Natalius Pigai soal begal bisa menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka," ujar Gandi Parapat.
Gandi menyarakan Menteri Natalius Pigai agar lebih jeli dalam memilah sebuah kasus hukum dengan tidak menyudutkan pihak lain. Tentunya Natalius Pigai diharapkan dapat mempertimbangkan tugas dan kewajibannya dalam mengemban tugas negara.
"Tidak usah membela kelompok begal yang sudah banyak merenggut korban jiwa. Banyak warga yang kehilangan anggota keluarga akibat kesadisan begal. Ini belum termasuk nilai kerugian masyarakat korban hak asasi akibat ulah begal tersebut. Aparat juga banyak yang menjadi korban begal," ungkapnya.
Gandi juga mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tidak menyerap secara penuh laporan dari menteri sebagai pembantu dalam pemerintahannya.
"Evaluasi patut dilalukan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap menterinya. Jika kinerja menteri sudah tidak benar maka setiap evaluasi yang dilakukan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan didukung rakyat," sebutnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar