Pengelolaan Lahan Akan Dirampas Negara, PMPHI : Ada Misi Terselubung, Jangan Benturkan Presiden Prabowo Dengan Rakyat

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menengarai, pengambilan lahan penelolaan hutan dari perusahaan perkebunan yang dicabut perizinannya oleh Menteri Kehutanan, dikhawatirkan akan membawa masalah baru bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gandi Parapat (kiri) saat menemui anggota Komisi IV DPR RI, Darori di Senayan.

Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat menduga, ada pihak yang diduga dengan sengaja ingin membenturkan masyarakat dengan pemerintahan maupun antarmasyarakat akibat keputusan pencabutan perizinan perusahaan pascabanjir bandang pada bulan November 2025 lalu.

"Kami mencium misi terselubung di balik pencabutan perizinan tersebut. Apalagi kita mendengar kabar bahwa seluruh lahan yang sebelumnya dikelola oleh beberapa perusahaan, nantinya akan dikelola langsung  oleh negara melalui satuan tugasnya. Ini akan menimbulkan reaksi besar di masyarakat," ujar Gandi Parapat.

Gandi mengemukakan hal tersebut saat menemui anggota Komisi IV DPR RI, Darori di Senayan. Menurutnya, Komisi IV DPR RI dapat menelusuri dan mengantisipasi dampak yang dikhawatirkan tersebut, termasuk memprioritaskan kunjungan ke daerah yang terdampak bencana pada bulan November 2025 tersebut.

"Kami meminta Bapak Presiden agar bisa memantau dan mengendalikan anak buahnya. Rakyat juga harus dapat membantu tugas pemerintahan agar situasi keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga. Ada yang patut dipertanyakan dari kasus pencabutan perizinan tersebut," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori meminta Gandi Parapat sebagai Koordinator PMPHI, supaya tetap membantu pemerintah dalam memantau perkembangan di masyarakat. Komisi IV akan turun ke lokasi yang pernah terdampak bencana. Gandi diminta untuk terus menyuarakan kebenaran sesuai dengan keinginan pemerintah maupun DPR.

"Tetaplah berbuat baik dan menyuarakan kebenaran," kata Darori kepada Gandi. Gandi meyakini, Komisi IV DPR RI di bawah pimpinan Titiek Soeharto, akan berusaha keras memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya pekerja yang diberhentikan karena operasional perusahaan dicabut.

Kategori : News

Editor      : ARS