JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyoroti pemberian buku setebal 3.000 halaman oleh Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
 |
| Gandi Parapat. Ist |
Koordinator PMPHI,Gandi Parapat menilai, pemberian bumu setebal 3.000 halaman oleh Mahfud dab Jimly menambah beban baru bagi Presiden Prabowo, apalagi jika Kepala Negara harus membaca seluruh isi buku hingga selesai.
"Kami menyarankan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tidak harus membaca buku 3.000 halaman tersebut. Bapak Presiden pasti sudah memahami dan mengetahui jika ingin melakukan reformasi Polri," ujar Gandi Parapat.
Gandi mengatakan, pemberian buku yang sangat tebal tersebut, belum tentu bisa dibaca Presiden hingga tuntas. Pemberian buku itu bisa ditafsirkan akan menambah pusing Presiden dalam memimpin bangsa dan memantau kinerja menterinya.
"Saya melihat seperti ada komedian yang sedang dipertontonkan. Untuk apa mencetak buku hingga setebal 3.000 halaman. Saya sendiri sebagai orang biasa tidak akan sanggup untuk membacanya. Buku itu pasti menambah pusing Presiden," katanya.
Gandi juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang sudah mempertahankan mekanisme pengangkatan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Keputusan Presiden ini dinilai bijaksana karena tetap menjaga situasi politik di Tanah Air.
"Kita apresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan mekanisme pengangkatan Kapolri tersebut. Presiden tidak melanggar aturan jika menolak hasil rekomendasi tersebut," pungkasnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar