MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyesalkan sikap Menteri HAM, Natalius Pigai, yang memprotes Kapolda Lampung yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan jalanan atau begal.
 |
| Gandi Parapat. |
Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat mengatakan, protes Natalius Pigai terhadap Kapolda Lampung atas perintah tembak di tempat bagi begal itu, dikhawatirkan akan membawa angin segar terhadap kalangan begal. Kondisi ini semakin merepotkan aparat dalam melakukan pengamanan di masyarakat.
"Kami minta kepada Natalius Pigai untuk memberikan angin segar terhadap pelaku kejahatan jalanan. Sudah cukup banyak korban jiwa akibat ulah begal tersebut. Ingat Natalius Pigai, keluargamu bisa saja menjadi korban. Nanti justru aparat kepolisian juga yang akan disalahkan," tegas Gandi Parapat.
Gandi menjelaskan, aparat kepolisian memiliki standar operasional prosedur (SOP) ketika melakukan penembakan. Polisi yang bekerja di lapangan tentunya melakukan penembakan jika pelaku kejahatan melarikan diri dan tidak mengindahkan tembakan peringatan yang diberikan.
"Apalagi jika nyawa petugas itu sudah terancam akibat diserang begal, maka tindakan tegas nelakukan penembakan yang terarah memang harus dilakukan. Natalius Pigai harus sadar, tidak sedikit juga aparat yang menjadi korban begal. Protes Natalius ini terkesan melindungi begal," kata Gandi menyesalkan.
Gandi menilai, Kapolda Lampung memiliki alasan kuat ketika memerintahkan anak buahnya melakukan tembak di tempat terhadap pelaku begal. Tujuan utamanya memberikan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pengayom dan melindungi masyarakat.
"Kalau ulah begal sudah sampai merenggut korban jiwa maka sepatutnya masyarakat mendapatkan perlindungan. Namun jika Natalius Pigai masih juga membela kelompok begal yang kerap beraksi di jalanan tersebut, berarti Natalius ini juga termasuk bagian dari pelanggar hak asasi manusia. Begal pembunuh kok dibela," kecamnya.
Oleh karena itu, Gandi menyarankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengevaluasi jabatan Natalius Pigai tersebut. Sebab, pernyataan Natalius Pigai yang terkesan membela kelompok begal, dikhawatirkan akan menambah masalah baru di masyarakat. Kondisi ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat atas kepeminpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar