JAKARTA, suarapembaharuan.com - Dalam konferensi pers di kantor YLBHi, aktivis Nahdlatul Ulama sekaligus Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menyatakan mengalami penguntitan yang menunjukkan pola intimidasi terstruktur dan berpotensi melibatkan aktor-aktor dengan kapasitas operasional tinggi. Peristiwa ini bukan hanya menyasar individu, tetapi juga menjadi indikasi kuat adanya ancaman terhadap kebebasan sipil, ruang aman warga negara, serta praktik demokrasi di Indonesia.
Islah Bahrawi mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pengawasan intensif oleh sejumlah orang tak dikenal sejak beberapa pekan terakhir di Jakarta. Aktivitas mencurigakan tersebut diketahui melalui laporan warga sekitar serta rekaman CCTV yang menunjukkan adanya orang asing yang memantau kediamannya secara bergantian.
"Sepulang dari acara peringatan 28 tahun reformasi di Universitas Islam Indonesia di Jogja, kampung saya itu sudah diserbu oleh yang kita duga tentara," ungkap Islah Bahrawi.
Lebih jauh Islah Bahrawi menjelaskan bahwa para pelaku terdiri dari sekitar sembilan orang yang menggunakan kendaraan berbeda dengan pelat nomor palsu dan beroperasi secara bergantian.
"Mereka itu terdiri dari kurang lebih sekitar sembilan orang yang bergantian dengan kendaraan berbeda-beda dan semua pelat nomornya palsu. Saya pastikan palsu," tegasnya.
Pengumpulan informasi dilakukan secara sistematis dan menyasar kehidupan pribadi keluarga, termasuk data mengenai anak, pekerjaan, hingga aktivitas sehari-hari di rumah.
“Mereka bertanya-tanya tentang anak saya, berapa orang di rumah, jadwal kerja, bahkan aktivitas pembantu. Ini bukan sekadar melihat-lihat, tetapi upaya serius untuk memetakan kehidupan pribadi kami," jelasnya.
Penguntitan tidak hanya terjadi di sekitar rumah, tetapi juga berlangsung di ruang publik ketika ia beraktivitas bersama keluarga. "Dari berangkat ke bandara sampai saya kembali ke rumah, mereka terus mengikuti. Bahkan ketika saya berhenti di suatu tempat, mereka juga ikut berhenti," ungkapnya.
Islah juga mengidentifikasi adanya pola operasi yang terorganisir dan tidak bersifat acak serta bukan tindakan individu. Mereka punya titik kumpul yang sama dan saling berbagi informasi. Islah juga menemukan indikasi penggunaan sistem digital yang sama dalam operasi tersebut.
“Ini adalah sistem pelaporan dan pemunculan target dengan aplikasi yang sama. Artinya ada koordinasi yang terstruktur," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyimpulkan adanya kemungkinan keterlibatan tim yang bekerja dalam satu kendali. Dia menduga ada tim intelijen terorganisir, lintas instansi tetapi dikendalikan oleh satu komando. Ia bahkan menyatakan tengah melakukan pengamatan balik terhadap para pelaku.
“Kami juga sedang mengintai para pengintai ini. Kami sedang menginteli intel," tambahnya.
Situasi tersebut telah berdampak langsung terhadap keselamatan keluarganya, sehingga ia terpaksa mengambil langkah darurat. "Saya kemudian harus mengungsi bersama keluarga, dan rumah saya tinggalkan kosong dengan penjagaan warga,"jelasnya.
Merespon tindakan penguntitan terhadap Islah itu, Ketua Centra Initiative, Al Araf, menegaskan bahwa tindakan penguntitan terhadap Islah Bahrawi merupakan ancaman serius terhadap demokrasi.
“Tindakan penguntitan terhadap Islah Bahrawi adalah bentuk intimidasi serius yang tidak bisa ditoleransi dalam negara demokratis. Ini merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil dan rasa aman warga negara," tandas dia.
Menurutnya, jika terdapat indikasi keterlibatan aparatur negara, maka situasi ini harus dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Jika praktik ini melibatkan aparatur atau pola operasi intelijen, kata dia, maka ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius dan harus diusut secara transparan dan akuntabel
"Pembiaran terhadap praktik ini dapat membuka ruang kemunduran demokrasi. Negara tidak boleh membiarkan praktik pemantauan ilegal terhadap warga sipil, karena hal ini membuka jalan bagi kembalinya pola otoritarianisme," tegas dia.
Selanjutnya Al Araf menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya perlindungan terhadap kebebasan individu.
“Demokrasi hanya dapat berjalan jika warga merasa aman dan bebas dari intimidasi. Ketika warga sipil menjadi target pengawasan tanpa dasar hukum, maka demokrasi sedang mengalami kemunduran," pungkas dia.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar