JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah bersama serikat buruh melakukan langkah mitigasi untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
 |
| Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. (Foto: BPMI Setpres) |
Berdasarkan hasil kunjungan beberapa perusahaan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta, menunjukkan adanya dampak nyata dari perang yang berkepanjangan di Timur Tengah, terkait persoalan ketenagakerjaan.
“Kunjungan bertujuan memastikan, apakah ada potensi PHK yang dipicu oleh kenaikan kurs rupiah dan perang Iran, Amerika dan Israel,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya pada Minggu (21/6/2026).
Dia mengatakan, terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal.
Menurut Said Iqbal, kewenangannya sebagai Penasihat Khusus Presiden bukan mengambil keputusan eksekusi, melainkan melakukan analisis, memberikan masukan, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar Iqbal yang juga masih menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh.
Ia mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan.
Said Iqbal juga menegaskan pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha. “Pemerintah bisa bersinergi dengan serikat buruh. Tentu saja, kami juga akan bersinergi dengan Apindo dan Kadin,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan dampak perang di Timur Tengah sangat mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. “Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” tuturnya.
Said Iqbal menegaskan bahwa strategi yang digunakan adalah mendatangi langsung lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan PHK, bukan menunggu persoalan membesar.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” bebernya.
Dengan pola mitigasi seperti ini, persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi ribuan buruh akan segera diselesaikan.
“Mitigasi seperti ini, memudahkan kerja-kerja penyelamatan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya tetap terlindungi,” pungkasnya. (MAN)
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar