PMPHI: Masyarakat Pesimistis Kasus Korupsi MBG Diusut Tuntas

MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) melihat masyarakat apatis atas penanganan hukum dalam kasus dugaan korupsi makanan bergizi gratis (MBG) meski salah satu petinggi badan gizi nasional menyeret 26 nama orang besar yang terlibat di dalam kasus memalukan tersebut.

Gandi Parapat. 

Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat mengatakan, sikap apatisme dan pesimisme masyarakat muncul karena lemahnya perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang banyak menelan kerugian negara tersebut.

"Kondisi ini dikhawatirkan semakin membuat banyak orang - orang untuk memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Tentunya Kejaksaan Agung membutuhkan dukungan dari penguasa untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas," ujar Gandi Parapat.

Menurrut Gandi, Kejaksaan Agung mempunyai jalan untuk mengungkap pihak yang terlibat, termasuk menelusuri pengakuan dari salah satu tersangka yang menyeret 26 nama orang besar, baik itu pihak anggota dewan maupun oknum.partai politik. Keterangan itu dapat dikembangkan secara profesional oleh penyidik.

"Master Mind kasus dugaan korupsi MBG ini tentunya dapat diungkap. MBG ini merupakan proyek besar - besar untuk membahagiakan kelompok tertentu, atau pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. MBG ini merupakan program gagal yang berkedok kepentingan masyarakat. Ada keuntungan besar dan nilainya sangat fantastis," tambah Gandi lagi.

Gandi memprediksi penanganan kasus korupsi MBG ini semakin membangkitkan kemarahan masyarakat jika koruptor yang disidangkan justru mendapatkan hukuman yang sangat ringan, tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang sudah dikorupsi. Kondisi ini tentunya bisa menimbulkan dampak buruk di tengah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"PMPHI mengingatkan penguasa maupun aparat penegak hukum untuk mengutamakan tuntutan masyarakat. Jangan menangani kasus hukum dengan tujuan hanya untuk mendapatkan empati masyarakat. Korupsi MBG ini tidak berjalan sendiri - sendiri. Ini harus bisa diusut hingga tuntas," sebutnya.

Kategori : News

Editor     : ARS