Jangan Seret Presiden Prabowo Atas Perseteruan Polri dengan Kejaksaan

MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) memastikan tidak ada persaingan maupun perseteruan antara Polri dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. 

Gandi Parapat.

Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat menegaskan, tidak ada dendam dari pihak kepolisian ketika melakukan penggeledahan di restoran dan sejumlah lokasi dengan mengamankan barang bukti puluhan kilogram emas batangan maupun uang mencapai ratusan miliar tersebut.

"Tidak ada yang salah dari pihak kepolisian maupun kejaksaan ketika melakukan penegakan hukum. Tidak baik juga jika penanganan kasus ini sampai menyeret - nyeret nama Presiden Prabowo Subianto," ujar Gandi Parapat.

Gandi menilai, proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, adalah murni penegakan hukum. Sehingga, tidak patut jika kedua institusi negara ini disebut terlibat perseteruan. Penanganan kasus ini harus tetap diusut hingga tuntas.

"Kita meminta petinggi dari kepolisian maupun kejaksaan untuk tetap terbuka di tengah publik. Siapapun yang terlibat memang sangat layak untuk diproses secara hukum. Jangan sampai petinggi dari institusi ini justru melindungi penjahat di lembaga tersebut," katanya.

Gandi menyarankan, kedua pimpinan dari institusi negara tersebut, bersama dengan mengomandoi jajarannya, supaya melakukan koordinasi jika ada oknum di dalamnya yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, penyelesaian dalam kasus ini tidak sampai mempengaruhi publik.

"Transparansi penanganan kasus ini baik oleh Polri, Kejagung maupun TNI, sebaiknya disampaikan ke publik. Jika ada petinggi Polri maupun Kejagung yang terbukti melakukan tindak pidana, maka sebaiknya disampaikan. Tidak boleh ada deal - deal hukum dalam kasus ini," tegasnya.

Menurut Gandi, bukan menjadi rahasia umum lagi bagi Polri ketika mengungkap kejahatan yang melibatkan oknum di dalamnya. Begitu juga dengan kinerja kejaksaan yang dinilai tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, termasuk ketika membongkar mega korupsi makanan bergizi gratis (MBG).

"Kami justru prihatin dan kasihan melihat Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program kepala negara ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus bangsa. Sayangnya, banyak pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari program yang banyak menguras anggaran negara tersebut," pungkasnya.

Kategori : News

Editor      : AHS