JAKARTA, suarapembaharuan.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konsolidasi akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang oleh analis politik dan hukum Boni Hargens dinilai sebagai sinyal kuat komitmen Polri terhadap pendekatan community policing dan paradigma Presisi sebagai katalisator keamanan di tengah dinamika hubungan industrial dan potensi aksi massa yang akan datang.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan pesan yang substansial mengenai pentingnya membangun konsolidasi yang melibatkan empat pihak utama: pemerintah, kalangan buruh, pengusaha, serta para pemilik kawasan industri. Kapolri menekankan bahwa sinergi keempat pihak tersebut merupakan prasyarat fundamental untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan menemukan solusi konkret atas berbagai persoalan yang kerap muncul dalam hubungan industrial di Indonesia.
*Determinasi Kedekatan Polri dengan Sipil*
Analis politik dan hukum Boni Hargens memberikan penilaian yang tegas dan positif terhadap langkah Kapolri yang hadir secara langsung dalam forum konsolidasi buruh tersebut. Menurut Boni, kehadiran Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar formalitas atau protokoler semata, melainkan merupakan sebuah determinasi yang jelas tentang komitmen Polri untuk benar-benar dekat dengan masyarakat sipil.
Boni menyampaikan pandangannya melalui rilis media pada 11 September 2026, bahwa langkah Kapolri ini sekaligus membuktikan keberhasilan kepemimpinan Listyo Sigit dalam mewujudkan konsep _community policing_ yakni sebuah paradigma kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis, bukan semata objek pengamanan. "Konsolidasi pengusaha, buruh, pemerintah, dan pemilik kawasan industri memang modal utama dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dalam dunia industri," ujar Boni.
*Community Policing dan Paradigma Presisi*
Salah satu aspek terpenting yang disoroti Boni Hargens adalah relevansi kehadiran Kapolri di forum buruh ini dengan implementasi paradigma Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi landasan filosofis reformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kehadiran Kapolri di konsolidasi FSPMI dipandang Boni sebagai bukti nyata bahwa paradigma Presisi bukan hanya slogan kelembagaan, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik kepemimpinan dan interaksi langsung dengan elemen-elemen masyarakat sipil, termasuk kalangan pekerja dan serikat buruh.
*Sinergitas Aparat Keamanan dan Masyarakat Sipil*
Boni Hargens lebih jauh menilai bahwa kondisi positif yang tercermin dari kehadiran Kapolri di forum buruh ini merupakan gambaran nyata dari sinergitas yang sedang dibangun antara aparat keamanan dan masyarakat sipil di Indonesia. “Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dalam membangun relasi kelembagaan yang sehat antara Polri dan berbagai elemen masyarakat,” lanjut mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Sinergitas semacam ini, menurut Boni, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dalam konteks hubungan industrial, konflik antara buruh dan pengusaha kerap berpotensi menjadi titik api gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan menempatkan diri sebagai fasilitator dan mitra dialog, ulasnya, Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit memposisikan institusi ini sebagai bagian integral dari ekosistem hubungan industrial yang sehat.
*Peluang bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran*
Boni Hargens juga melihat momentum ini sebagai peluang strategis yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menegaskan bahwa kemampuan Polri untuk hadir dan terlibat aktif dalam forum-forum sipil seperti konsolidasi buruh memberikan bekal penting bagi pemerintah dalam menghadapi potensi aksi-aksi protes massa yang dapat muncul sewaktu-waktu. “Karena bagaimanapun, stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran”, tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut. Di sinilah peran Polri menjadi sangat krusial, lanjut Boni, bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai institusi yang mampu membaca dinamika sosial, membangun komunikasi preventif, dan mencegah eskalasi konflik sebelum terjadi.
Salah satu konteks penting yang melatarbelakangi relevansi penilaian Boni Hargens adalah adanya dugaan potensi aksi massa besar yang disebut sebagai "Black September" yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 24 September 2026. Informasi mengenai rencana aksi berskala besar ini telah beredar di publik sejak disampaikan Wakapolri di hadapan media (9/9/2026), sehingga menjadikan momen konsolidasi FSPMI dan kehadiran Kapolri semakin bernilai strategis.
Boni menjelaskan, dalam konteks ancaman mobilisasi massa semacam ini, pendekatan yang ditunjukkan Polri melalui kehadiran langsung Kapolri di forum buruh dinilai sebagai langkah preventif yang cerdas. “Alih-alih menunggu eskalasi dan kemudian merespons secara reaktif, Polri memilih untuk hadir lebih awal dalam rangka membangun saluran komunikasi, menunjukkan niat baik kelembagaan, dan secara aktif berkontribusi pada pembahasan solusi atas keluhan-keluhan yang menjadi bahan bakar potensi aksi massa tersebut,” tutur mantan anggota Golden Key International Honour Society dan Phi Alpha Honor Society tersebut.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar