JAKARTA, suarapembaharuan.com - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka opsi tuntutan hukuman mati melalui persidangan in absentia terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid, menuai gelombang apresiasi dan dukungan luas dari pegiat antikorupsi serta praktisi hukum.
![]() |
| Ilustrasi |
Sinyal penuntutan maksimal yang disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, Sabtu (21/11/2026), dinilai sebagai jawaban konkret atas keraguan publik terkait ketegasan Korps Adhyaksa dalam menuntaskan skandal yang diduga bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Dukungan paling kuat salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan dukungannya secara terbuka dengan langkah Jampidsus Kuntadi sesuai arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Riza Chalid.
"Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi," ujar Boyamin.
Menurut Boyamin, sosok Riza Chalid dikenal licin. Ia disebut berkali-kali mengganti paspor, bahkan pernah masuk ke Indonesia, namun kemudian kembali menghilang.
"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," tegas Boyamin.
Boyamin meminta Kejagung tidak setengah-setengah.
"Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya, karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis," kata Boyamin.
Boyamin menilai, berlarut-larutnya proses hukum akibat buronnya tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, kesiapan Kejagung membawa perkara ini ke meja hijau secara in absentia sekaligus menjeratnya dengan pasal pemberatan maksimal disambut positif sebagai terobosan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.
MAKI juga memberikan apresiasi atas kinerja kolaboratif Jaksa Agung dan Jampidsus dalam menjerat koruptor kelas kakap.
Kinerja itu dinilai sebagai bukti bahwa Kejagung tidak main-main dalam membongkar dugaan korupsi sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Boyamin mengingatkan, tuntutan hukuman mati tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan perampasan aset.
Menurut Boyamin, UU perampasan aset yang baru berlaku bisa diterapkan, dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh harta Riza Chalid bisa dibekukan dan dirampas untuk negara.
"UU kita sekarang bisa diterapkan jika dikaitkan dengan perampasan aset. Dengan UU perampasan aset yang baru berlaku itu bisa dimasukkan, yang sekarang dengan pencucian dan seluruh hartanya dibekukan," ujar Boyamin.
Keputusan Kejagung mengkaji tuntutan hukuman mati secara in absentia dinilai memiliki landasan yuridis yang kuat dan dampak strategis.
Kategori : News
Editor : AHS

Posting Komentar