Prabowo Jangan Lupakan Daerah: Pengamat Desak Wapres Pengganti Gibran dari DPD RI

JAKARTA, suarapembaharuan.com — Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Setelah nama Sufmi Dasco Ahmad menguat, kini muncul dorongan baru agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur Wakil Presiden dari representasi resmi daerah, yaitu DPD RI.



Dorongan itu disampaikan Pengamat Politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan. Menurutnya, DPD RI adalah satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional mewakili suara daerah dari 38 provinsi. Karena itu, sangat logis jika Wapres pengganti Gibran berasal dari DPD.


"Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," ujar Sunardi Panjaitan.


Sunardi menilai, selama ini suara daerah sering tidak terdengar di pusat kekuasaan. Banyak program pusat yang bagus di atas kertas, tapi mandek di daerah karena tidak ada jembatan yang kuat antara Istana dan daerah.


DPD RI, kata dia, adalah jembatan itu. Ada empat sosok putra daerah terbaik yang kini duduk sebagai pimpinan DPD RI.


"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi Wakil Presidennya, guna menjembatani kepentingan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan," tegas Sunardi.



Ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang dinilai layak masuk bursa Wapres. Ada Sultan Bachtiar Najamudin sebagai Ketua DPD RI Ketua DPD RI. Lalu Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas yang masing sebagai Wakil Ketua DPD RI.


Keempatnya, kata Sunardi, bukan figur partisan yang terikat pada satu partai. Mereka adalah representasi daerah yang diterima semua partai, semua kelompok, dan semua provinsi.


"Siapa pun nama yang dikirim DPD RI siap mensukseskan pemerintahan Prabowo. Itu pernyataan yang konsisten dari Ketua DPD RI sejak awal mendukung Presiden Prabowo," ujar Sunardi, merujuk pada pernyataan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang dengan sangat tegas menyatakan komitmen tersebut.


Sunardi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa Wapres dari DPD akan memberikan keuntungan strategis bagi Prabowo.


Pertama, tidak akan ada matahari kembar. Pimpinan DPD terbiasa bekerja kolektif, bukan membangun panggung sendiri.


Kedua, tidak partisan. Wapres dari DPD tidak akan membawa kepentingan satu partai, tapi kepentingan 38 provinsi.


Ketiga, program Prabowo sampai ke akar rumput. Karena Wapres dari DPD paham anatomi daerah, paham kemiskinan, ketimpangan, dan kebutuhan riil masyarakat daerah.


Keempat, stabilkan koalisi. DPD diterima semua partai, sehingga bisa menjadi penyeimbang yang sehat di dalam pemerintahan.


"Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat. DPD adalah jawabannya. Prabowo butuh Wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tapi paham Kupang, Timika, Bengkulu, hingga Papua," tutup Sunardi.


Keputusan akhir mengenai figur Wakil Presiden tetap merupakan kewenangan dan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Namun, Sunardi berharap nama-nama dari DPD RI dapat menjadi salah satu pilihan serius presiden. ***


Kategori : News


Editor      : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama