MEDAN, suarapembaharuan.com - Persoalan korupsi maupun pelayanan publik masih menjadi penghambat dalam pembangunan di daerah. Integritas dari setiap kepala daerah dalam mencegah korupsi yant sudah terintegrasi dibutuhkan, termasuk memberikan pelayanan publik yang baik, diperlukan untuk mengatasi masalah itu.
Demikian benang merah Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/2/2021). Pertemuan ini guna meningkatkan pelayanan publik di pemerintah daerah dan mencegah dari tindakan korupsi.
Rapat koordinasi ini dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Direktur Koordinasi Supervisi I Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Didik Agung Wijanarko, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Sekretaris Daerah Sumatera Utara Sabrina, Bupati/walikota se Sumatera Utara serta pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten / kota.
Direktur Koordinasi Supervisi I Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Didik Agung Wijanarko mengatakan, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas KPK.
"KPK diberikan tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Upaya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan publik, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang," ujar Didik Agung.
Didik memaparkan, pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tahun 2020 hingga tahun 2021 ada sebanyak 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Daerah (Pemda) yakni pencegahan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, layanan perizinan, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, optimalisasi PAD dan manajemen ASN.
"Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, seseorang harus memiliki integritas yang tinggi. Artinya, harus memiliki kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dengan hati nurani. Mari kita tingkatkan integritas kita sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh pejabat yang ada di Sumatera Utara untuk mengendalikan nafsu guna mencegah tindak pidana korupsi apalagi di masa pandemi Covid 19 saat ini. "Saya ingin di masa saya menjadi Gubernur ini agar kalian kasih hadiah kepada saya, jika tidak semua paling tidak separuh dari 33 provinsi yang ada di Sumut," katanya.
Usai mengikuti Rakor, Plh Wali Kota Medan Medan Ir Wiriya Alrahman mengatakan, Pertemuan yang digelar bersama KPK dan Ombudsman RI Provinsi Sumut ini sangat bagus, untuk meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Dijelaskan Wiriya, Pelayanan Publik di Kota Medan sudah baik, hal ini dilihat dari masuknya Kota Medan dalam Zona Hijau sejak tahun 2016, kedepan diharapkan Medan masih tetap berada di Zona Hijau.
"Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai saat ini Medan untuk pelayanan publik masih zona hijau. Kita berharap hasil survei di tahun 2021 Medan masih tetap berada di Zona Hijau", kata Plh Wali Kota Medan.
Menurut Wiriya, dari keriteria zona hijau berarti pelayanan publik sudah baik dengan nilai 81 keatas, artinya Pelayanan Publik di Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-undang no 25 tentang Pelayanan Publik, sehingga potensi terjadinya korupsi sangat kecil. Akan tetapi Wiriya menyadari masih ada oknum yang masih nakal, oleh karenanya ini akan terus menjadi fokus Pemko Medan kedepannya.
"Kita tidak bisa puas dengan zona Hijau yang diperoleh Medan, Kedepannya akan terus ditingkatkan dan kawal, karena pelayanan publik ini bersangkutan dengan oknum, oleh karenanya jika terdapat kesempatan maka dikhawatirkan akan terjadi korupsi", jelas Wiriya.
Wiriya juga menjelaskan,disamping membuat sistem yang baik, kita juga harus membangun mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM), Sebab sebaik apapun sistem jika tidak dibarengi dengan SDM maka akan tidak baik. " Sistem dan SDM harus sejalan agar pelayanan publik di Kota Medan semakin lebih baik dan bebas dari Korupsi", sebutnya.
Posting Komentar