Polemik Kudeta Partai Demokrat, SBY Angkat Bicara

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait polemik kudeta Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa partainya bukan untuk diperjualbelikan.

 

Istimewa

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat. Saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat 'Not For Sale'. Partai kami bukan untuk diperjual belikan," ujar SBY dalam keterangannya di sebuah video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

 

SBY menyampaikan partainya sudah berusia 20 tahun, kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah. Semua kader tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat.

 

Menurut mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia ini, ketika di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat. SBY mengatakan bagai halilintar di siang bolong, ada sebuah gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak partai Demokrat.

 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengatakan, gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader partai Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

 

Menurutnya, apabila gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai Demokrat dan kemudian ada fasilitatornya, maka partainya ini bisa mengalami sebuah kegelapan.

 

"Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat (GPKPD) yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah," kata SBY.

 

Video ini dibuat pada hari Senin (22/2/2021) kemarin. Video tersebut ditujukan kepada segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, Para Ketua DPD, DPC, PAC, Pimpinan Ranting dan Anak Ranting beserta jajaran pengurus, Para Ketua DPLN beserta jajaran pengurus, Para Pimpinan dan anggota Fraksi-PD (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Demokrat, Para Pimpinan dan pengurus Organisasi Sayap, serta seluruh kader Partai Demokrat.