JAKARTA, suarapembaharuan.com - Perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3/2021), sebagai bagian dari buntut pemecatan oleh DPP Partai Demokrat terhadap pengurus dan kader partai, tidak mencerminkan etika politik.
Aktivis muda sekaligus Deklarator Kesatuan Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Korneles Galanjinjinay menyebutkan, KLB Demokrat yang berhasil mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum, dan menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) otomatis demisioner dari jabatan ketua umum, tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam partai.
Korneles Galanjinjinay menyorot manuver Moeldoko dalam kisruh kepengurusan Partai berlogo bintang mercy Demokrat. Dia menduga gelagat Moeldoko yang melakukan kudeta AHY adalah sebuah gerakan yang kotor dalam demokrasi.
"Gerakan pengkudetaan ini adalah praktik permainan kotor. Seharusnya, contoh seperti ini sudah kita tinggalkan dan tidak boleh dipertontonkan lagi kepada anak muda. Terlebih gerakan Moeldoko sangat sarat kepentingan dengan upaya kudeta dari eksternal Partai Demokrat. Kalau pemerintah diam dalam maka rakyat bisa menebak bahwa Moeldoko mendapat restu dari istana," tegas Korneles kepada wartawan, Minggu (7/3/2021).
Mantan Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini menilai pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko tidak seharusnya terjadi. Pasalnya, Moeldoko adalah pejabat istana dan juga bukan bagian internal partai, sama seperti kejadian kudeta partai yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya, PKB dan PDIP.
"Tentu hal ini penting bagi kehidupan demokrasi dan politik negara. Saya melihat ada kekuatan pemerintah yang bisa membredel partai politik. Sangat tidak etis dan tidak elok apabila seorang pejabat lingkaran satu istana mengambil alih partai orang lain," tegasnya.
Korneles menyesalkan sikap Moeldoko yang apalagi sejak awal Moeldoko dengan tegas menyatakan tidak terlibat kudeta Demokrat, tapi ujungnya menerima menjadi Ketum versi KLB Sumut. Ini namanya pembohongan publik, oejabat negara tidak boleh seperti ini," tegas Korneles.
Menurut Korneles, publik pasti menduga bahwa manuver Moeldoko ini atas persetujuan Jokowi. Bagaimana tidak, Moeldoko adalah orang yang paling dekat dengan Jokowi, sebagai anak buah Jokowi, Moeldoko pasti lapor ke atasannya.
"Kalau benar ini terjadi, maka tindakan Moeldoko sangat fatal mencederai demokrasi dan mencoreng wibawa istana. Semoga Pak Jokowi tidak setuju tindakan Politik kotor moeldoko," katanya.
Korneles juga menambahkan Presiden Jokowi untuk menindak Kepala Staf Kepresidenan tersebut.
"Kita berharap Bapak Jokowi segera menindak tegas manuver Moeldoko, untuk memberikan pelajaran demokrasi yang santun Dan menyelamatkan wibawa istana ditengah pandangan publik" tutupnya.
Sebelumnya, KLB digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Bekas pendiri Partai HM Darmizal MS menyebut KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh Indonesia.
Posting Komentar