KPU-Bawaslu Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bawaslu untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar. Aliran dugaan korupsi ini disinyalir untuk pembiayaan kampanye capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.


Ilustrasi

"Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil menuntut KPK untuk segera melakukan penyelidikan-penyidikan dugaan korupsi dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf dari Centra Initiative dalam keterangannya, Sabtu (10/2/2024).


KPK, kata Al Araf, perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik. Berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, kata Al Araf dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.


"Kami juga menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7% atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024," imbuh Al Araf.


Diketahui, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis, telah mengalami penapisan (DNS filtering), disebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar.


Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Perancis bernama Habib Boukharouba.

 

Al Araf mengungkapkan pemberitaan msn.com juga menyebutkan indikasi kemahalan harga Mirage 2000-5 yang direkayasa, padahal kondisi pesawat yang sangat tua, lebih dari 20 tahun. Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar USD 66juta untuk 1 unitnya, dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai USD 792 juta. 


"Sementara, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran (20 tahun lalu) hanya berkisar antara USD 23 juta hingga USD 35 juta. Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh msn.com, terdapat kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7% dari total kontrak, yakni sebesar USD 55,4 juta yang digunakan untuk pendanaan kampanye Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," ungkap Al Araf.


"Adanya kick-back yang sangat fantastis sebesar USD 55,4 juta atau hampir Rp 900 Miliar untuk pendanaan kampanye bukan hanya berarti adanya dugaan korupsi akibat penyelewengan anggaran negara (APBN) tetapi juga dugaan pelanggaran pemilu dalam konteks pidana," pungkas Al Araf.


Kategori : News


Editor      : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama