Sepak Terjang Sukoco Halim Menyalahgunakan 700 Miliar Dana Umat BPKH di Bank Muamalat

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Dugaan yang sangat kuat terhadap penyalahgunaan Dana Umat BPKH di Bank Muamalat yang dilakukan pengusaha keturunan Tionghoa Sukoco Halim ternyata punya skema yang cukup rapi dalam melakukan aksinya jika nantinya terbukti secara terang benderang.

Repro Google

Awalnya, investigasi CNBC Indonesia pada Juni 2025 menemukan bengkaknya rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (_non-performing financing_) Bank Muamalat yang disebabkan penyaluran pembiayaan sekitar Rp 700 miliar kepada perusahaan data center PT Harrisma Data Citta (HDC) yang langsung macet pada pembayaran cicilan pertama (_first payment default_). 

_Datacenter Dynamics_ juga mencatat pada 2023 kesepakatan pembiayaan dilakukan Indra Falatehan/direktur utama dan Hery Syafril/direktur risiko bisnis pembiayaan (mewakili Bank Muamalat) dengan HDC yang diwakili Sukoco Halim selaku Presiden Direktur saat itu.

Saat ini, Presiden Direktur HDC adalah Yansen Setiawan dan Sukoco Halim telah menjadi CEO MettaDC (METTA) sebagai perusahaan baru data center yang punya rencana membangun 3.000 rak server di Jababeka. 

Indikasi kuat bahwa HDC telah melakukan perubahan merk atau integrasi usaha dengan METTA adalah situsnya (website-nya) yang *_redirect ke situs METTA_* dimana catatan domain website redirect atau registrasi IP atau ASN (_autonomous system number_) untuk melihat apakah infrastruktur jaringan yang digunakan HDC dan METTA saling overlap ternyata bisa memberi indikasi operasional terkait yang bisa menemukan dugaan bahwa ASN dari HDC memiliki koneksi peering di fasilitas METTA.

Mundur ke belakang pada 2022 masyarakat tentunya paham bahwa ada dana umat yang digunakan BPKH saat melakukan skema rights issue kepada Bank Muamalat senilai satu triliun rupiah dari Dana Pendaftaran Haji (DPH) yang dikelola BPKH untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Muamalat saat itu.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menjelaskan bahwa penyebab kenaikan NPF bank syariah tertua itu lebih disebabkan oleh total outstanding pembiayaan yang menurun.

"Karena adanya pelunasan angsuran nasabah serta adanya repositioning segmentasi pembiayaan, yang awalnya didominasi oleh segmen korporasi kini berubah menjadi segmen retail dan konsumer," ujarnya.

Terkait pembiayaan terhadap HDC yang macet, Hayunaji mengatakan saat ini sedang dalam proses penyelesaian melalui lelang jaminan.

Para wartawan yang mendatangi Hayunaji pada 10 September 2025 di Bank Muamalat untuk mendapat penjelasan lanjutan setelah 3 bulan berlalu hanya mendapat respon melalui resepsionis bahwa "Bapak Hayunaji sedang tidak dapat diganggu karena masih melanjutkan meeting," kata resepsionis saat itu.

Jika terbukti, kasus ini bukan hanya berimplikasi pada kerugian finansial, tetapi juga berpotensi terhadap rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana syariah, baik di BPKH maupun di Bank Muamalat.

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) mengelola "dana umat" dalam bentuk Dana Abadi Umat (DAU), yang berasal dari sisa operasional dan nilai manfaat penyelenggaraan ibadah haji. Dana ini disalurkan untuk berbagai kegiatan kemaslahatan umat, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, sarana prasarana ibadah, serta ekonomi dan sosial keagamaan.

Oleh karena itu sudah sangat wajar jika pribadi seperti Sukoco Halim atau siapapun warga negara di Indonesia tidak melakukan perbuatan yang terindikasi sangat diluar kewajaran seperti ini, yaitu melakukan penyalahgunaan dana umat.

Kategori : News

Editor      : AHS