JAKARTA, suarapembaharuan.com - Suara penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) menguat. Para ketua pengurus provinsi (Pengprov) kickboxing se-Indonesia yang tergabung dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) menilai proses menuju Munas 2026 penuh kejanggalan dan dilakukan di luar ketentuan AD/ART organisasi.
Ketua Umum Pengprov Kickboxing Maluku sekaligus Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP KBI, Prof Albertus Fenarlampir, menegaskan bahwa Silatnas digelar karena adanya keresahan daerah terhadap langkah-langkah PP KBI yang dinilai non-prosedural.
“Penetapan panitia penyelenggara Munas melalui SK Nomor 85/PPKBI/I/2026 tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak ada pleno, tidak mengakomodasi kepentingan daerah, dan tidak representatif,” tegas Albertus di Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Para Pengprov, lanjut Albertus, telah menyepakati empat poin utama, termasuk desakan pembatalan SK panitia Munas, pembentukan panitia baru yang demokratis, dan konsolidasi menyeluruh sebelum Munas digelar. Mereka memberi batas waktu 3×24 jam kepada Ketua Umum PPKBI untuk mencabut atau merevisi SK tersebut.
“Kami datang dari berbagai provinsi, meninggalkan tugas. Waktunya terbatas, tapi komitmen kami jelas, kembalikan organisasi pada marwah AD/ART. Tidak ada kepentingan calon tertentu, tidak ada konflik. Kami hanya ingin proses yang benar,” ujarnya.
Ketua Umum Pengprov Kickboxing Kepulauan Riau, Yakob Sutjipto, yang dipercaya sebagai koordinator kegiatan silatnas, menyoroti dugaan “DKI-sentrisme” dalam pembentukan panitia penyelenggara Munas maupun panitia penjaringan calon ketua umum.
“Panitia penjaringan itu tujuh orang, semuanya dari DKI. Padahal anggota kita 34 provinsi. Harus ada representasi daerah,” tegas Yakob.
Ia juga menyinggung adanya figur yang disebut-sebut akan maju sebagai calon ketua umum, namun dinilai tidak memenuhi syarat AD/ART, khususnya ketentuan minimal dua tahun menjabat sebagai pengurus atau ketua Pengprov.
“Jika dipaksakan, bisa terjadi deadlock. Kami tidak menginginkan kekacauan dalam Munas. Kickboxing ini dibangun atas kebersamaan, bukan pemaksaan,” lanjutnya.
Yakob memastikan bahwa komunikasi dengan Ketua Umum PP KBI tetap terbuka, namun ia menekankan bahwa penyimpangan AD/ART tidak bisa diabaikan karena akan membuka ruang pelanggaran lainnya.
Dalam Silatnas, para pengprov juga menyoroti sejumlah persoalan pembinaan prestasi yang dianggap tidak ditangani serius oleh pengurus pusat. Salah satunya adalah kegagalan manajerial pada SEA Games Thailand 2025, yang disebut berdampak pada atlet dan kredibilitas organisasi.
“Kondisi organisasi sedang tidak baik-baik saja. Banyak penyimpangan sejak SK 77/PPKBI/2022 diterbitkan. Ini harus dibenahi,” ujar Yakob.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa sebagian besar persoalan teknis bisa diselesaikan secara internal yang menjadi fokus utama saat ini adalah penyimpangan terhadap aturan dasar organisasi.
Tolak Tuduhan Boikot
Para Pengprov menegaskan bahwa Silatnas bukan upaya memboikot Munas, melainkan bentuk koreksi agar proses pemilihan pimpinan baru berjalan demokratis dan legitimate.
“Kami hanya ingin semuanya kembali ke AD/ART. Kalau aturan dijalankan, hasilnya pasti baik,” terang Albertus.
Menariknya, Yakob mengakui bahwa ia telah didorong untuk maju sebagai calon ketua umum oleh sejumlah pengprov, terutama dari kawasan Timur. Namun ia menegaskan masih mempertimbangkan keputusan tersebut.
“Saya masih pikir-pikir. Yang penting prosesnya bersih dulu. Setelah itu baru bicara soal calon,” ujarnya.
Untuk itu, Silatnas memutuskan tetap berada di Jakarta hingga batas waktu 3×24 jam berakhir. Jika tidak ada perubahan dari PP KBI, mereka membuka opsi menyelenggarakan Munas atau Munaslub versi Pengprov.
“Kami tidak ke mana-mana. Kami tetap di sini. Kalau SK tidak dicabut atau direvisi, opsi Munaslub terbuka. Ini demi soliditas nasional kickboxing,” tegas Albertus.
Para Pengprov berharap Ketua Umum PP KBI bergerak cepat melakukan konsolidasi, mengingat polemik menjelang Munas berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dan fragmentasi organisasi jika tidak segera dibenahi.
Sementara untuk progres munas untuk pendaftaran sudah tutup yakni 22-26 Januari. Hanya ada satu calon yang mendaftar atau calon tunggal kepengurusan PP KBI 2022-2026 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ngatino akan berakhir April 2026. Silatnas diikuti 22 dari 34 Pengprov Kickboxing se-Indonesia.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar