Menjungkirbalikkan Piramida Anggaran Pendidikan: Menyelamatkan Fondasi Bangsa dari Ilusi 2045

Oleh: Indra Charismiadji (Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia)

Dalam diskursus arsitektur, sebuah aksioma universal menyatakan bahwa tidak ada kemegahan bangunan yang mampu mengompensasi kerapuhan fondasi. Namun, memasuki momen Hari Pendidikan Nasional 2026, kebijakan pendidikan kita seolah sedang melakukan eksperimen yang menentang logika gravitasi: kita berambisi membangun menara pencakar langit "Indonesia Emas 2045" di atas hamparan pasir yang labil. 

Indra Charismiadji (Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia.

Kita terlalu terobsesi memoles atap yakni pendidikan tinggi sementara fondasi utama kita, Sekolah Dasar (SD), dibiarkan retak dan nyaris roboh.

Visi Indonesia Emas dengan target PDB per kapita di kisaran $23.000 hingga $30.300 USD akan tetap menjadi utopia jika kita tidak berani melakukan dekonstruksi radikal terhadap struktur anggaran kita. Kita memerlukan langkah yang lebih dari sekadar "perbaikan"; kita butuh Rekonstruksi Piramida Anggaran Pendidikan.

Anatomi Kegagalan: Nestapa di Level Fondasi

Saat ini, Indonesia terjebak dalam anomali "piramida terbalik". Perhatian politik dan fiskal negara tersedot ke jenjang pendidikan tinggi dan berbagai program mercusuar populis. Padahal, data lapangan menyuguhkan potret patologis yang memilukan pada jenjang Sekolah Dasar. SD kita saat ini adalah wajah dari kemiskinan sistemik pendidikan:

- Defisit Infrastruktur Dasar: SD adalah jenjang dengan jumlah toilet/jamban layak yang paling sedikit, akses listrik yang paling terbatas, dan jangkauan internet yang paling minim.

- Kerapuhan Fisik: Statistik menunjukkan bahwa ruang kelas dengan kategori "rusak berat" paling masif ditemukan di tingkat SD.

- Krisis Kualitas: SD memiliki persentase akreditasi A yang paling rendah, serta skor Uji Kompetensi Guru (UKG) yang secara konsisten berada di urutan terbawah dibandingkan jenjang lainnya.

- Kebocoran SDM: Ironisnya, di tengah mimpi ekonomi tinggi, angka putus sekolah justru paling tinggi terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Bagaimana mungkin kita mengharapkan lahirnya inovator, doktor, atau peneliti unggul jika anak-anak kita di kelas 1 SD bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang manusiawi, lampu yang terang untuk membaca, atau guru yang kompeten untuk membimbing nalar mereka? Ini bukan sekadar masalah teknis; ini adalah pengkhianatan terhadap logika pembangunan manusia.

Luka Literasi dan Jebakan "Functionally Illiterate"

Kegagalan memperkuat fondasi ini berbanding lurus dengan stagnasi skor PISA kita selama lebih dari dua dekade terakhir. Kita berada di papan bawah bukan karena kekurangan bakat, melainkan karena membiarkan "kebocoran" literasi di tingkat dasar.

Literasi bukan sekadar kemampuan mekanis mengeja huruf, melainkan kemampuan bernalar dan membedah informasi. Saat ini, kita memproduksi lulusan yang mengalami "literasi semu": mampu membaca teks namun gagal menangkap esensi makna di baliknya (functionally illiterate). Kekuatan sebuah bangsa diukur dari Human Capital Index (HCI) yang merata, bukan dari segelintir elite yang berdiri di atas masyarakat yang buta logika.

Strategi Restorasi: Menjungkirbalikkan Piramida

Kebijakan publik yang berkeadilan (equity) menuntut negara menempatkan sumber daya di tempat dengan Social Return on Investment (ROI) tertinggi. Strategi yang harus diambil adalah:

1. Mandat Negara 100% pada Pendidikan Dasar: Pendidikan dasar adalah public good murni. Negara wajib menjamin kualitasnya secara total—memastikan fasilitas terbaik dan guru dengan gaji prestisius berada di SD, bukan hanya di universitas.

2. Kemandirian Pendidikan Tinggi: Pendidikan tinggi lebih bersifat private good yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi individunya. Anggaran negara untuk jenjang ini harus mulai dialihkan secara masif ke SD. Universitas harus didorong lebih mandiri melalui Endowment Funds (Dana Abadi), kemitraan industri, dan komersialisasi inovasi.

3.Menghidupkan Kembali Tri Pusat Pendidikan: Kita harus mengaktivasi kembali warisan Ki Hadjar Dewantara. Fondasi pendidikan tidak hanya dibangun di sekolah, tetapi melalui sinergi antara Alam Keluarga (sebagai pendidik pertama), Alam Perguruan (sekolah yang berkualitas), dan Alam Pergerakan Pemuda (masyarakat yang mendukung budaya belajar).

Fondasi Kuat, Bangsa Berdaulat

Kita harus berhenti terobsesi pada kemasan luar dan mulai peduli pada substansi. Rekonstruksi piramida anggaran ini bukan sekadar soal angka di buku APBN, melainkan soal keberpihakan pada masa depan bangsa.

Jika fondasi pendidikan dasar kita kokoh dengan sekolah yang layak, guru yang mumpuni, dan literasi yang tuntas—maka jenjang menengah dan tinggi akan terangkat dengan sendirinya oleh kualitas input yang hebat. Namun, jika kita terus membiarkan SD terlantar dalam kegelapan tanpa listrik dan tanpa nalar, kita hanya sedang menunggu waktu sampai seluruh struktur bangsa ini ambruk.

Mari kita balikkan piramidanya: perkuat bawahnya, agar puncaknya benar-benar bisa menjulang menuju Indonesia Emas, bukan sekadar berakhir di atas kertas doa.

Sudahkah kita siap menerima kenyataan bahwa untuk menjadi bangsa besar, kita harus berani "mengurangi" kemewahan di tingkat atas demi memberikan hak dasar yang layak bagi anak-anak di tingkat sekolah dasar?

Kategori : Opini

Editor      : AHS