Akademisi Binus: Presiden Harus Segera Menguburkan DPN, Tak Berguna, Merampas Hak Publik di tengah Ekonomi Terjepit

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Akademisi Ilmu Hukum Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, mengatakan, publik menunggu keberanian Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk segera mengubur atau mengunci Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sebab, keberadaan DPN ini tak berguna, multitafsir, dan membebankan uang negara, serta merampas hak-hak publik di tengah situasi rupiah melemah dan ekonomi terjepit.

Hal tersebut disampaikan M. Resa Syarifuddin dalam diskusi publik berjudul, “Menyoal Dewan Pertahanan Nasional: Bahaya Pergeseran Fungsi Eksekutif Presiden dalam Desain Pertahanan Negara” yang digelar pada Rabu (20/5/2026) di Jakarta Pusat.

Kalau membedah hukum, jelas M. Resa Syarifuddin, harus juga menggunakan kacamata ekonomi. Ia mengatakan, apakah keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ini lahir dari rahim yang tepat dan dalam situasi yang tepat?

”Kalau kita perhatikan secara baik, sejak beberapa tahun kelembagaan ini berjalan, maka tugas kita dari optik hukum adalah mencoba menyodorkan tentang satu kajian tentang regulatory impact assessment (RIA). Hal ini berguna untuk mendeteksi apakah kelembagaan tersebut berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, kontekstual atau tidak dengan kondisi hari-hari ini” papar M. Reza Syarifuddin.

Kalau kita mencermati secara jernih terkait Perpres Pembentukan DPN, kata M. Reza Syarifuddin, di dalamnya tidak menempatkan suara masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja atau terlibat dalam lembaga ini. Bahkan, kata dia, dalam formulasi kelembagaannya terdapat deputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrateg. 

Pertanyaan lanjutannya, jelas M. Reza Syarifuddin, mengapa di Pasal 6 terdapat Ketua Harian? Saya melihat, kecenderungan Presiden Prabowo selalu menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam berbagai tempat. 

”Ini harus dilihat sebagai shadow kekuasaan di mana kemudian ada dualisme kekuasaan yang hadir di satu sisi ia sebagai Menteri Pertahanan, tetapi juga merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional” papar M. Reza Syarifuddin.

Secara hukum, kata dia, kenapa persoalan semacam ini tidak diselesaikan saja melalui Kementerian Koordinator?. Apa fungsi Kemenko kalau tidak mengkoordinasikan? Misalnya, fungsi-fungsi isu hukum, pertahanan, dan lain sebagainya.

Ia melanjutkan, kalau toh keberadaan DPN menggeser tidak saja dalam urusan pertahanan, misalnya, masalah pangan, masalah ekonomi, masalah lain-lain, maka kita punya banyak Menko kok. Tidak hanya AHY, tidak hanya Prof Yusril, ada juga Zulkifli Hasan, ada juga Prof Praktikno. Menurut saya, ada banyak yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo.

Menurut M. Reza Syarifuddin, dengan seperti itu tanpa kemudian kita harus terlibat dalam Pasal 32 Perpres tentang DPN yakni hak keuangan yang diberikan kepada DPN. 

”Pidato Presiden Prabowo pada hari ini tidak menjawab keresahan publik, contoh, rupiah 17.600 per hari ini. Pidato presiden sepenuhnya tidak menjawab beragam kritik dari masyarakat sipil, kritik dari berbagai media nasional dan internasional” papar M. Reza Syarifuddin.

Di tengan kondisi seperti ini, lanjut M. Reza Syarifuddin, seharusnya Presiden fokus dalam menyelesaikan ekonomi yang terjepit, dan rupiah yang melemah, bukan malah membentuk lembaga-lembaga yang tak berguna bagi publik seperti DPN.

Menurut saya, kalau lembaga seperti DPN ini dikurangi, maka sangat menolong kita semua dari sisi ekonomi. Sebab, DPN ini dibiayai dari APBN, akhirnya hak-hak kita seperti hak ekonomi, hak pembangunan, hak pendidikan dirampas untuk pembiayaan DPN.

”Presiden Prabowo menurut saya harus menggeser cara berpikir, sedikit-sedikit menghadapi problem, maka lembaganya harus dibentuk. Sedikit-sedikit ada masalah maka institusi baru harus dibentuk. Harus diakhiri cara berpikir seperti itu. Yang benar hemat saya adalah presiden harus menangkap kerasahan kita sebagai warga negara” paparnya.

M. Reza Syarifuddin memperingatkan, ketika hutang kita semakin menumpuk, lalu rupiah semakin melemah, maka disaat bersamaan beban kita untuk membayar semua itu makin besar. 

”Kondisi hari ini secara ekonomi hukum, orang-orang kaya juga kelihatannya terdesak, apalagi kaum medioker, mediolawer, mending-mending datang ke mall seperti kita-kita. Harus Presiden lihat. Presiden akan bicara dengan gagah di podium jika menyelesaikan soal-soal mendasar. Toh, presiden bisa bicara dengan gagah di podium karena dia menguasai seluruh sumber daya yang luar biasa, ekonomi Presiden mulai dikenyangkan hari ini, sementara kita harus berpikir dari bulan ke bulan, bagaimana kemudian untuk bisa bertahan hidup.” lanjutnya. 

Dengan melihat sejumlah indikator tersebut, jelas M. Reza Syarifuddin, maka DPN itu tidak relavan untuk dipertahankan. Kalau DPN tetap dipertahankan, maka itu akan melegalkan lembaga-lembaga yang kurang perlu untuk kemudian dipertahankan juga oleh pemerintah.

Ia melanjutkan, itu sama saja pelan-pelan mengambil hak-hak kita baik orang-orang di desa, maupun orang-orang yang di kota. Ini kemudian yang harus segera presiden sikapi. Kalau bisa, DPN segera dikuburkan, agar kita bisa menikmati dana yang seharusnya bisa kita rasakan dengan pembangunan, dengan beasiswa, bantuan kesehatan, dan sebagainya. Hal itu jauh lebih urgent dibandingkan dengan mempertahankan lembaga seperti DPN ini.

Akademisi Ilmu Politik Unas: DPN dikhawatirkan Merambah Sektor-Sektor Lain, Penghambat Stabilitas Pemerintahan

Akademisi Universitas Nasional, Firdaus Syam, mengatakan, pasca Reformasi 1998 salah satu konsen perubahan besar di Indonesia yakni pemerintahan yang baik (good governanve) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Kalau berbicara terkait pemerintah, maka kita sedang bicara terkait tata kelola kelembagaan negara, tata kelola birokrasi, sistem pemerintahan, serta sistem hukum. 

”Dalam sistem demokrasi modern, kelembagaan negara yang bersih dan kelembagaan negara yang baik itu ditandai dengan perampingan struktur kelembagaan negaranya, bukan memperluas atau mempergemuk struktur kelembagaannya” jelas Firdaus Syam, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, dalam diskusi publik berjudul ” “Menyoal Dewan Pertahanan Nasional: Bahaya Pergeseran Fungsi Eksekutif Presiden dalam Desain Pertahanan Negara” yang digelar pada Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan, di banyak negara seperti AS, Jepang, dan beberapa negara lain struktur negaranya terlihat sangat rapih, ramping. Sementara kita di Indonesia, kabinet banyak, dan lembaga-lembaga penopang eksekutif, yudikatif, dan legislatif banyak, termasuk munculnnya lembaga-lembaga lain seperti Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Secara historis, jelas Firdaus, lembaga seperti DPN ini memiliki sejarah panjang dalam kebijakan di Indonesia, misalnya, Wantamnas, Dewan Pertahanan Nasional, dan berbagai bentuk lainnya. Problemnya, kata dia, bukan disitu. 

”Yang patut menjadi pertanyaan kita sebagai publik yakni apakah keberadaan lembaga seperti DPN ini memperkuat good governance atau memunculkan multifungsi di dalam institusi negara?” papar Firdaus, tanya.

Kalau melihat struktur atau personalia yang ada di DPN, kata Firdaus, itu kan lintas kementerian, seperti; Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan menteri macam-macam.

Pertanyaan kritisnya, lanjut Firdaus, kalau keberadaan Dewan Pertahanan Nasional itu dikhususkan untuk fungsi pertahanan nasional, maka sebetulnya, fungsi tersebut berada di tangan militer. 

”Pada dasarnya, fungsi pertahanan itu adalah salah satu fungsi yang sangat melekat pada institusi TNI. TNI sejak awal dirancang untuk menjalankan fungsi itu, serta menghadapi berbagai ancaman dari luar” imbuhnya.

Kalau kita membedah secara penamaan, lanjut Firdaus, Dewan Pertahanan Nasional ini mengambil konsep ”pertahanan”. Nah, konsep ini sebetulnya identik dengan fungsi militer. Problem penamaan ini, jelasnya, diperpanjang melalui penjelasan Pasal 3 huruf F dalam Perpres pembentukan DPN, di mana DPN dapat menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Presiden.

Firdaus mengungkapkan, Pasal tersebut menjadi kontroversial. Mengapa? Karena rentan disalahgunakan. Apalagi, Ketua Harian DPN yakni Menteri Pertahanan. Pertanyaan lanjutannya adalah mengapa Menhan yang menjadi ketua harian? Saya pikir ini menjadi persoalan-persoalan selanjutnya.

Menurut Firdaus, jika keberadaan DPN itu dimandatkan untuk urusan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang itu. 

”Karena ketidakjelasan tersebut, pasal yang multitafsir, gejala perluasan makna pertahanan ke ranah sipil, saya pikir kita semua sebagai publik perlu mengkritisi terkait keberadaan DPN ini. Alasannya, agar efisiensi pemerintahan, anggaran negara, dan roda pemerintahan dapat berjalan secara baik” pungkasnya.

Keberadaan DPN ini, lanjut Firdaus, kalau tidak dibatasi atau diawasi secara ketat ini dapat disalahgunakan dan tumpang tindih lembaga negara. Sebagai akademisi, saya khawatir bahwa dengan pasal multitafsir yang terdapat dalam DPN, kemudian Kementerian Pertahanan dan dipimpin oleh Menhan, maka fungsi dan kwenangan tersebut akan merambah ke semua sektor.

Kategori : News

Editor      : AHS