JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota meski di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
 |
| Gandi Parapat. Ist |
"Kita mengapresiasi putusan MK yang masih menetapkan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota. Ini sesuai dengan doa dan harapan kami saat berziarah ke makam pahlawan di Kalibata. Kami juga mendoakan Presiden Prabowo diberikan kesehatan," ujar Koordinator PMPHI Wilayah Sumut, Gandi Parapat.
Gandi menegaskan, putusan MK menguatkan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota. Berbeda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Pembangunan IKN tersebut tentunya menelan anggaran tidak sedikit.
Perbedaan Ibu Kota Nusantara tidak sama dengan Ibu Kota Indonesia. "Apa nama Indonesia dirubah menjadi Nusantara? Berarti jelas bubar Indonesia. Itu merupakan identitas. Kami sangat keberatan atas perubahan nama atau identitas itu dan itu menurut kami penipuan," imbuhnya.
"Untuk mengurus perpindahan saja, termasuk memindahkan aparatur sipil negara (ASN), PNS maupun aparat keamanan maupun lainnya menuju IKN saja tentunya memakan anggaran triliunan rupiah. Anggaran itu lebif efektif digunakan untuk membantu masyarakat miskin," katanya.
Gandi mengungkapkan, dari awal pihaknya kurang menyetujui pembangunan IKN tersebut. Pembangunan IKN itu pun dinilai terlalu dipaksakan. Apalagi, investor asing lebih banyak yang menarik diri untuk berinvestasi di IKN. Belum lagi investor dalam negeri yang dipastikan banyak yang merugi.
"Kami melihat pembangunan IKN ini lebih kental pada nuansa politisnya. Pembangunan IKN ini terkesan bukan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dibuat bingung, kenapa pembangunan IKN ini dikebut terus sampai selesai. Padahal, hasilnya belum tentu memuaskan," ungkapnya.
Menurut Gandi, kebijaksanaan Presiden Prabowo sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. PMPHI mengkhawatirkan pemindahan ibu kota akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belum lagi masalah politik dalam negeri yang belakangan ini banyak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"PMPHI meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ikut-ikutan latah dalam memindahkan ibu kota. Kita ingatkan Presiden untuk tidak mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Kepentingan NKRI justru jauh lebih besar ketimbang memindahkan ibu kota," sebutnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar