Sidang Vonis, Hari Karyuliarto Curi Perhatian dengan Jaket Timnas Desain Putra Prabowo

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto, Senin (4/5/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang disebut merugikan keuangan negara sebesar US$113,8 juta.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan gas alam cair tersebut telah terpenuhi. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 6,5 tahun penjara.

Namun, usai persidangan, Hari Karyuliarto secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia bahkan menilai proses hukum yang dijalaninya sarat ketidakadilan dan mengabaikan fakta persidangan.

Sorotan juga tertuju pada penampilan Hari selama sidang. Ia mengenakan jaket Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 rancangan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto. Hari mengaku hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian Presiden terhadap kasus yang menjeratnya.

"Iya, memang sengaja saya pakai jaket timnas ini, agar dapat perhatian Presiden Prabowo pada kasus saya ini," ujar Hari kepada awak media.

Hari juga melontarkan kritik keras terhadap majelis hakim. Ia menuding vonis yang dijatuhkan merupakan hasil rekayasa dan tidak mempertimbangkan kondisi riil bisnis LNG, terutama dampak pandemi Covid-19.

"Majelis Hakim baik ketua maupun anggotanya mereka telah bertindak sangat jahat dan sangat tidak adil. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa kerugian itu terjadi pada masa Covid. Di luar masa Covid, cargo-cargo tersebut mendatangkan keuntungan. Kontrak ini sampai hari ini justru mendatangkan keuntungan buat Pertamina. Sampai dengan tahun 2030 masih menjadi mesin uangnya Pertamina," tegasnya.

Ia juga membantah perhitungan kerugian negara yang dituduhkan kepadanya, dengan membandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

"Secara bodoh sajalah, kalau saya dianggap merugikan 113 juta bersama-sama dengan terdakwa lain, lalu keuntungan 210 juta sampai dengan Desember 2024, apakah itu juga saya berhak menerimanya? Tentu saja tidak. Karena memang ini aksi korporasi," tambah Hari.

Lebih lanjut, Hari mengungkapkan adanya dokumen dari Chief Legal Counsel Pertamina yang menyebut kontrak LNG tersebut menguntungkan. Namun, menurutnya, fakta itu diabaikan oleh majelis hakim. Ia bahkan menilai perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim hanya bersifat formalitas.

"Saya kira ini settingan sudah dari awal. Enam setengah, empat setengah itu settingan dari awal. Dan saya berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperbaiki proses peradilan yang tidak adil ini," ucapnya.

Terkait langkah hukum lanjutan, Hari menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai laporan audit investigatif yang menjadi dasar perkara tersebut tidak sah.

"Saya mempertimbangkan menggugat BPK sebagai institusi yang telah melakukan kesalahan dalam memberikan laporan audit investigatif. Kesalahan mereka adalah bahwa LHP yang mereka berikan kepada saya itu ilegal karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan di bawah standar karena melanggar pedoman pemeriksaan investigatif," pungkasnya.

Senada dengan kliennya, penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menyebut perkara ini sebagai bentuk kriminalisasi. Ia menegaskan tidak ada aliran dana yang dinikmati kliennya selama proses pengadaan LNG tersebut.

"Teman-teman lihat dari persidangan pertama sampai hari ini tidak ada satupun kejahatan yang dilakukannya. Tidak ada niat jahat sama sekali. Satu rupiah pun tidak ada aliran dana, baik ke beliau ataupun ke siapa pun. Persidangan ini hanya formalitas untuk menghukum orang," kata Wa Ode.

Ia juga menyoroti bahwa kerugian yang terjadi pada periode pandemi 2020–2021 tidak seharusnya dibebankan kepada kliennya yang telah pensiun sejak 2014. Pihaknya pun meminta perhatian dari Komisi III DPR RI serta Presiden terhadap kasus tersebut.

"Ini adalah penzoliman yang luar biasa. Tidak ada kickback, tidak ada aliran dana, tidak ada suap. Kami berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan rekan-rekan kami di DPR RI, tolong Komisi III, apa mau dibiarkan penegakan hukum model begini?" ujarnya.

Kuasa hukum menyatakan akan memanfaatkan waktu tujuh hari kedepan untuk menentukan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan banding. Sementara itu, rencana gugatan terhadap BPK dipastikan tetap berjalan, dengan alasan audit yang digunakan dinilai menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Kategori : News

Editor      : AHS