Nasionalisme di Persimpangan: Ibadah, Konflik, dan Hak yang Dipertaruhkan

Peristiwa terganggunya ibadah Jumat Agung di Teluknaga, Tangerang, pada awal April 2026 bukan sekadar insiden lokal yang dapat diselesaikan dengan pendekatan administratif semata. Ini merupakan cerminan dari persoalan yang lebih mendasar dalam kehidupan berbangsa: bagaimana negara dan masyarakat mengelola konflik sosial tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Ibadah yang semula berlangsung khidmat mendadak berubah menjadi tegang ketika sejumlah warga mendatangi lokasi. Situasi tersebut berujung pada penyegelan oleh aparat dengan alasan bangunan rumah doa belum memiliki izin resmi. 

Di sisi lain, jemaat menyatakan bahwa proses perizinan telah diajukan sejak 2023 tanpa kejelasan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik spontan, melainkan akumulasi dari persoalan administratif yang berlarut-larut dan dinamika sosial yang tidak terselesaikan.

Dalam konteks ini, konflik yang muncul seharusnya tidak dipahami semata sebagai benturan kepentingan antarwarga, tetapi sebagai kegagalan dalam menghadirkan resolusi konflik yang adil. Negara, sebagai aktor utama, seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator yang memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlindungan yang setara. Ketika pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penertiban dibanding penyelesaian, maka konflik tidak benar-benar selesai, melainkan hanya ditunda. 

Masalah menjadi semakin kompleks ketika aturan administratif bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur pendirian rumah ibadah, namun kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip dasar yang dijamin oleh konstitusi, yakni kebebasan beragama. Dalam banyak kasus, regulasi yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan justru berubah menjadi hambatan yang membatasi kelompok tertentu dalam menjalankan keyakinannya.

Di sisi lain, tekanan sosial dari sebagian masyarakat juga menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya mengakar dalam kehidupan bersama. Penolakan terhadap keberadaan rumah doa kerap dibungkus dengan alasan ketertiban atau kesesuaian lingkungan, namun pada dasarnya mencerminkan persoalan penerimaan terhadap perbedaan. Dalam situasi seperti ini, negara diuji: apakah ia akan tunduk pada tekanan mayoritas atau tetap berdiri sebagai pelindung hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Langkah pemerintah menyediakan tempat ibadah sementara dapat dipahami sebagai upaya meredakan ketegangan. Namun, solusi semacam ini tidak menyentuh akar persoalan. Resolusi konflik yang sejati bukan hanya meredam situasi sesaat, tetapi memastikan adanya keadilan yang dirasakan oleh semua pihak, terutama mereka yang haknya terancam.

Peristiwa di Tangerang ini pada akhirnya membawa kita pada refleksi yang lebih dalam tentang makna nasionalisme. Nasionalisme tidak cukup dipahami sebagai simbol persatuan atau retorika kebangsaan. Ia harus diwujudkan dalam keberanian untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk beribadah. Ketika hak tersebut masih harus berhadapan dengan hambatan administratif dan tekanan sosial, maka nasionalisme berada di titik persimpangan antara menjadi prinsip yang hidup atau sekadar slogan yang diulang.

Jika konflik semacam ini terus berulang tanpa penyelesaian yang adil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban sosial, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Di sinilah pentingnya menghadirkan resolusi konflik yang tidak hanya legal secara formal, getapi juga adil secara substantif.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas, tetapi pada keberaniannya menegakkan keadilan. Nasionalisme menemukan maknanya yang sejati ketika negara mampu memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama memiliki ruang yang sama untuk hidup, percaya, dan beribadah dengan aman dan bermartabat.

Nama Penulis : Romian Arta Gurning

Kategori : News

Editor      : ZHR